AALI
11175
ABBA
98
ABDA
7025
ABMM
750
ACES
1565
ACST
354
ACST-R
0
ADES
1700
ADHI
1315
ADMF
8450
ADMG
175
ADRO
1175
AGAR
416
AGII
1260
AGRO
1165
AGRO-R
0
AGRS
0
AHAP
82
AIMS
280
AIMS-W
0
AISA
296
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
494
AKRA
3720
AKSI
760
ALDO
440
ALKA
246
ALMI
250
ALTO
334
Market Watch
Last updated : 2021/03/08 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
501.18
-0.26%
-1.33
IHSG
6248.47
-0.16%
-10.28
LQ45
940.24
-0.12%
-1.13
HSI
28540.83
-1.92%
-557.46
N225
28743.25
-0.42%
-121.07
NYSE
0.00
-100%
-14959.40
Kurs
HKD/IDR 1,850
USD/IDR 14,365
Emas
784,444 / gram

Pemerintah Ingin Tingkatkan Konsumsi, Tapi Malah Potong Jatah Cuti

ECONOMICS
Taufik/Okezone
Senin, 22 Februari 2021 20:41 WIB
Keputusan pemerintah memangkas jatah cuti bersama dari sebelumnya 7 hari menjadi 2 hari dinilai kontradiktif.
Pemerintah Ingin Tingkatkan Konsumsi, Tapi Malah Potong Jatah Cuti (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Keputusan pemerintah memangkas jatah cuti bersama dari sebelumnya 7 hari menjadi 2 hari dinilai kontradiktif dengan usaha pemerintah meningkatkan konsumsi masyarakat, contoh seperti pembelian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mobil baru hingga nol persen.

Menurut Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, kebijakan pemerintah terkait pengendalian pandemi misalnya melalui pemangkasan cuti bersama Lebaran 2021 sepertinya kontradiktif dengan diskon PPnBM untuk mendorong masyarakat beli mobil baru.

"Jadi ibaratnya harga mobil murah, tapi mobilitas dibatasi. Padahal penjualan mobil biasanya naik jelang Lebaran. Ini tradisi kelas menengah di Indonesia mau silaturahmi di kampung halaman dengan mobil baru," ujar dia dihubungi di Jakarta, Senin (22/2/2021).

Dia menjelaskan mobil juga dianggap sebagai status sosial kesuksesan seseorang. Masalahnya situasi saat ini bukan kondisi normal, harusnya pemerintah fokus dulu pada pengendalian dan menahan diri untuk mengeluarkan insentif kepada masyarakat agar bepergian. 

"Dikhawatirkan tanpa konsistensi kebijakan, hasilnya akan merugikan pemulihan ekonomi. Masyarakat berada dalam kebingungan, beli mobil baru tapi tidak boleh jalan-jalan keluar kota," tandas dia.

Seperti diketahui, pemangkasan cuti bersama ini menyusul ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021.

SKB 3 Menteri ini mengatur tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD