Suparjo Ramalan
“Kemudian, capaian yang ditargetkan ini tentu merupakan kerja keras dari seluruh anggota DNKI (Dewan Nasional Keuangan Inklusif) pelaku sektor keuangan, swasta, mitra pembangunan yang juga menjadi bagian dari orkestrasi dibawah strategi nasional keuangan inklusif,” paparnya.
Melalui DNKI, telah dilakukan edukasi terhadap 10 juta peserta. Sertifikasi tanah untuk rakyat, dengan 87,29 persen lahan bersertifikasi. Terdapat pula sertifikasi Haki, sertifikasi halal yang membantu UMKM agar bisa mengakses layanan keuangan formal.
“Selanjutnya inovasi teknologi melalui QRIS, tadi disampaikan sudah 45 juta uang elektronik oleh 156,4 juta pengguna, dan juga kemudian sistem keuangan atau layanan keuangan digital dan fintech,” ucap Airlangga.
Pemerataan penyediaan akses layanan keuangan formal dengan biaya terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi salah satu inisiatif yang terus didorong untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu bantuan program pemerintah pun termasuk dalam inklusi keuangan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program yang dimaksud antara lain PKH, Kartu Prakerja untuk 18 juta orang, KUR untuk 43 juta pelaku usaha, kartu tani 10,69 juta untuk petani.
