Di sisi hulu, penguatan terus dilakukan melalui peningkatan produksi dan produktivitas, termasuk percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana, serta pengawasan perizinan dan sertifikasi keberlanjutan seperti ISPO.
Untuk komoditas tebu, pemerintah juga mendorong percepatan swasembada gula sekaligus pemenuhan kebutuhan bioetanol melalui program bongkar ratoon dan perluasan areal tanam hingga 200.000 hektare secara nasional.
Selain itu, pembenahan data dan sistem informasi perkebunan menjadi prioritas guna memastikan perencanaan yang lebih presisi dan berkelanjutan dalam mendukung pasokan bahan baku industri bioenergi.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan, Ali Jamil, menilai hilirisasi memberikan dampak luas bagi perekonomian nasional.
“Hilirisasi perkebunan akan menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat industri berbasis komoditas, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekebun. Ini menjadi kunci dalam mendorong transformasi ekonomi nasional,” ujar Ali Jamil.