Lukman Hakim
IDXChannel - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak segera berkoordinasi dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk melakukan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Arahan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2022 di Lombok, Selasa (1/11/2022).
Menurut Emil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pemantauan terhadap kabupaten/kota. Pada rakornas pengendalian inflasi disebutkan, ada 5 daerah yang tercatat belum melakukan laporan peggunaan anggaran penanganan inflasi.
"Saya bersama Ibu Gubernur Khofifah akan memeriksa lebih lanjut dan memastikan kemungkinan adanya halangan dalam proses penyampaian laporan. Kita bertabayyun dahulu dan mengecek apakah ada miss dalam pelaporan, barangkali angka yang ada tidak tersampaikan padahal sudah dilaporkan," kata Emil.
Pada rapat koordinasi ini, jelas Emil, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri secara spesifik mengumpulkan Wagub di seluruh Indonesia untuk mengkoordinasikan pengawasan bersama inspektorat di masing-masing provinsi.
“Arahan ini tentunya cukup spesifik. Ia menyakini bahwa berbagai upaya harus digenjot dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan daerah,” jelasnya.
Emil menjelaskan, pengawasan penting untuk dilakukan mengikuti tiga arahan Presiden RI Joko Widodo. Yaitu memberikan nilai tambah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memberikan efisiensi dalam proses pemerintahan daerah. Pemprov sendiri, sebut Emil, juga telah mengambil beberapa langkah, termasuk mengatasi potensi inflasi setelah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Pengawasan ini bukan sekadar untuk mencegah penyimpangan. Ini berkaitan dengan tiga arahan pak presiden untuk memberikan nilai tambah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memberi efisiensi," katanya.
Sementara itu, Irjen Kemendagri Tomsi Tohir berharap agar forum rakornas ini dapat menjadi sarana pemersatu pandangan bagi para Wagub se-Indonesia. Ia pun meminta para Wagub agar melakukan pengawasan sampai tingkat kota dan kabupaten.
