Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Penerapan sistem transportasi cerdas di perkotaan membutuhkan biaya yang mahal. Sebab, adopsi teknologi baru pada bidang transportasi hari ini masih membutuhkan banyak teknologi dari luar negeri.
Presiden Intelligent Transport System Indonesia (ITS) Indonesia William P Sabandar mengatakan, para pelaku usaha sebetulnya siap untuk memberikan teknologi modern di bidang transportasi. Namun, ada harga yang harus dibayar oleh para pengguna.
Sehingga, menurutnya, keberpihakan pemerintah dalam mendukung penerapan sistem transportasi cerdas sangat dibutuhkan, terutama dukungan insentif agar biaya yang dibebankan masyarakat tidak terlalu berat.
"Tentu pemerintah harus memberikan insentif, karena ada biaya (investasi)," ujar William saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2024).
Menurutnya, keberpihakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung terciptanya ekosistem transportasi cerdas yang dinilai lebih efisien ketimbang sistem konvensional. Namun, para pelaku usaha memerlukan jaminan jika telah menanamkan modalnya di Indonesia untuk membawa teknologi-teknologi baru.
William menilai, akan sangat berat jika pengimplementasian sistem transportasi cerdas hanya dibebankan kepada kas negara. Meskipun di satu sisi lebih mudah untuk mengatur dan menyesuaikan tarif sesuai dengan kemampuan membayar masyarakat.
"Tentu harus memberikan ruang yang besar kepada sektor swasta untuk berpartisipasi. Makanya ada mekanisme kelembagaan, bagaimana lembaga pemerintah memberikan fasilitas kepada industri dan dunia usaha untuk berpartisipasi, ciptakan sistem yang bagus," sambungnya.
Lebih lanjut, William memberikan sebuah contoh dengan hadirnya sistem pembayaran tol terbaru, nirsentuh, yang merupakan investasi dari perusahaan asal Hungaria PT Roatex di Indonesia.
Penerapan sistem ini, kata dia, akan membuat waktu tempuh perjalan otomatis terpangkas karena kendaraan tidak perlu lagi berhenti di gardu tol untuk melakukan transaksi. Sehingga terjadi efisiensi waktu, yang berdampak juga pada efisiensi penggunaan bahan bakar dan pelepasan karbon monoksida ke atmosfer.
"Kalau kita mau berubah, kita letakkan sistemnya, kemana arah pengembangannya, jadi dunia swasta tentu akan ikut kalau pemerintah memberikan rambu dan kejelasan dari kebijakan tersebut jika mau melakukan transformasi di sistem transportasi," pungkas William.
(YNA)
