Iqbal Dwi Purnama
Didik menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membentuk satuan tugas deregulasi merupakan langkah rasional dan memang dibutuhkan untuk mempercepat reformasi ekonomi nasional. Menurutnya, negara-negara Asia Timur yang berhasil melakukan industrialisasi juga menggunakan pendekatan serupa melalui reformasi birokrasi yang dikendalikan langsung oleh pemimpin politik tertinggi.
"Tanpa reformasi birokrasi dan perbaikan institusi mustahil industri dan ekonomi tumbuh tinggi," katanya.
Ia mengingatkan tantangan reformasi saat ini jauh lebih kompleks dibanding masa lalu. Struktur ekonomi dinilai lebih rumit, birokrasi semakin gemuk, serta kepentingan rente ekonomi semakin besar. Karena itu, keberhasilan deregulasi tidak cukup hanya dengan memangkas izin usaha, tetapi juga membutuhkan reformasi institusi, penegakan hukum, koordinasi pusat dan daerah, hingga digitalisasi birokrasi.
"Kunci keberhasilannya adalah keberanian politik melawan ekonomi rente yang boros," pungkasnya. (Wahyu Dwi Anggoro)
