AALI
9700
ABBA
286
ABDA
7375
ABMM
1380
ACES
1340
ACST
190
ACST-R
0
ADES
3400
ADHI
825
ADMF
7550
ADMG
194
ADRO
2230
AGAR
344
AGII
1435
AGRO
1345
AGRO-R
0
AGRS
167
AHAP
69
AIMS
372
AIMS-W
0
AISA
179
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1140
AKRA
785
AKSI
845
ALDO
1485
ALKA
346
ALMI
278
ALTO
270
Market Watch
Last updated : 2022/01/19 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
502.22
-0.66%
-3.34
IHSG
6591.98
-0.33%
-22.08
LQ45
938.61
-0.66%
-6.20
HSI
24127.85
0.06%
+15.07
N225
27467.23
-2.8%
-790.02
NYSE
0.00
-100%
-17219.06
Kurs
HKD/IDR 1,842
USD/IDR 14,369
Emas
837,003 / gram

Pengelola Mal Malang Kalut, Tak Ada Pendapatan dan Bayar Pajak Tetap Jalan

ECONOMICS
Avirisda M/Kontributor
Selasa, 03 Agustus 2021 16:00 WIB
Berbagai langkah dilakukan pengelola mal di Malang Raya untuk menyelamatkan pelaku usaha yang terancam gulung tikar.
Pengelola Mal Malang Kalut, Tak Ada Pendapatan dan Bayar Pajak Tetap Jalan (Dok.MNC Media)
Pengelola Mal Malang Kalut, Tak Ada Pendapatan dan Bayar Pajak Tetap Jalan (Dok.MNC Media)

IDXChannel – Berbagai langkah dilakukan pengelola mal di Malang Raya untuk menyelamatkan pelaku usaha yang terancam gulung tikar, karena efek tak adanya pendapatan imbas PPKM level 4 di Malang raya.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Suwanto menyatakan, pemberian diskon 40 – 50 persen pembayaran sewa stan para tenant, hingga sewa gratis dilakukan selama PPKM darurat dan PPKM level 4 diberlakukan. Namun disebutnya hal itu tak banyak menolong pelaku – pelaku usaha yang ada di pusat perbelanjaan.

“Tapi karena mereka tidak ada pendapatan mau gimana, meski pun diberikan ada diskon mau gimana nggak bisa,” keluh Suwanto kepada MNC Portal Indonesia, pada Selasa siang (3/8/2021).

Menurutnya, jika memang pemerintah tetap memaksa mengeluarkan aturan pembatasan pada PPKM darurat dan PPKM level 4, harusnya diringi keringanan pajak dan segala macamnya. Hal ini penting mengingat pelaku usaha di pusat perbelanjaan selama PPKM darurat dan PPKM Level 4, tak ada pemasukan.

Namun bila keringanan pajak dan pembayaran lain tak dilakukan, maka beban pengelola mal akan semakin besar dan otomatis akan berdampak perputaran ekonomi di Malang raya.

“Harapannya jangan PPKM lagi, pajak dikasih keringanan, diskon segala macam. Kenyataannya ya nggak bisa, juga pemerintah kota nggak berani, karena undang - undang dan segala macam alasannya,” tuturnya.

Selama ini dikatakan Suwanto, pembayaran pajak hanya diberikan kelonggaran mundurnya pembayaran dan hilangnya denda. Hal ini yang dirasa masih sangat memberatkan mereka. 

"Boleh tanpa ada denda dan pembayaran mundur sama saja, tetap kami bayar utuh, sementara tenant - tenant malah kami free-kan (sewanya). Ya kami benar-benar berat,” paparnya.

Sebagai informasi, pemerintah pusat menetapkan kebijakan PPKM darurat yang diselenggarakan sejak 3 - 20 Juli 2021 karena tingginya kasus Covid-19 di Pulau Jawa Bali, berlanjut hingga 25 Juli 2021.

Selanjutnya pemerintah pusat memutuskan untuk memperpanjang PPKM darurat sejak 26 Juli, namun mengganti istilahnya menjadi PPKM level 3 dan 4. Seluruh Pulau Jawa Bali diputuskan untuk menjalankan PPKM level 4, sedangkan beberapa ada beberapa daerah di luar Jawa Bali yang juga menerapkan PPKM level 4 yang berlaku hingga 2 Agustus 2021.

Kemudian pemerintah pusat memutuskan memperpanjang PPKM level 3 dan 4, sekali lagi mulai 2 Agustus kemarin hingga 9 Agustus 2021, akibat masih tingginya kasus Covid-19.


(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD