Pengunjung Taman Nasional Komodo Tak Perlu Dibatasi, Ini Alasannya

IDXChannel - Pengamat Pariwisata, Arifin Hutabarat menilai, rencana pembatasan kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT) seharusnya tidak dilakukan, karena belum seperti di Bhutan yang mana adanya pembatasan.

"Belum seperti negara Bhutan, belum perlu membatasi jumlah pengunjung," katanya saat dihubungi MNC Portal, Selasa (05/07/22).

Menurut Arifin, langkah yang seharusnya dan perlu adanya peningkatan, yaitu kemampuan pengelolaan destinasi dan pengelolaan konsumen. Di mana hal tersebut nantinya akan berdampak terhadap kunjungan wisatawan, dan ekosistem serta habitatnya terjaga.

Selain itu ia juga melihat adanya kekhawatiran, jika pemerintah bersama industri pariwisata di Indonesia tidak mampu mengerahkan upaya yang maksimal.

"Dan tidak sekadar upaya yang optimal, maka pariwisata di Indonesia boleh jadi akan fading away. Peran aktivitas bisnisnya akan memudar," terangnya.

Arifin menambahkan, keadaan industri pariwisata bersama asosiasinya pun saat ini tampak pada posisi terlemah, serta nyaris tak bisa berbuat apa-apa. Terlebih dampak pandemi yang membuat industri tersebut sempat mati suri, dan kini tengah berupaya membangkitkannya lagi.

Sebelumnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, bahwa saat ini tengah dibahas bersama pihak-pihak lainnya terkait dengan pembatasan pengunjung ke Taman Nasional Pulau Komodo.

Dalam Weekly Press Briefing, Senin 5 Juli 2022, Sandiaga mengungkapkan, bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi intensif terkait dengan wacana tiket terusan seharga Rp3,75 ribu bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Taman Nasional (TN) Komodo dan berlaku selama satu tahun.

Hal ini dilakukan agar nantinya keputusan yang diambil merupakan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Selain mengutamakan nilai-nilai konservasi dan keberlanjutan lingkungan, juga agar pariwisata dapat memberikan dampak yang maksimal terhadap ekonomi masyarakat.

"Sampai saat ini belum ada pembahasan di lintas kementerian/lembaga. Ini baru sebuah wacana," katanya.


(SAN)