AALI
12925
ABBA
197
ABDA
0
ABMM
3280
ACES
1010
ACST
163
ACST-R
0
ADES
4830
ADHI
670
ADMF
8050
ADMG
187
ADRO
3310
AGAR
354
AGII
1975
AGRO
960
AGRO-R
0
AGRS
127
AHAP
61
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
160
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
930
AKRA
1025
AKSI
232
ALDO
925
ALKA
298
ALMI
280
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/05/20 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
542.40
0.61%
+3.27
IHSG
6918.14
1.39%
+94.81
LQ45
1015.18
0.69%
+6.97
HSI
20717.24
2.97%
+596.56
N225
26739.03
1.27%
+336.19
NYSE
0.00
-100%
-15044.52
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,664
Emas
870,562 / gram

Pengusaha Jabar Sebut Kepgub Soal UMK Cacat Hukum, Ini Kata Serikat Buruh 

ECONOMICS
Arif Budianto/Kontributor
Jum'at, 07 Januari 2022 15:15 WIB
Buruh di Jawa Barat menanggapi anggapan bahwa SK Gubernur Jabar No 561/2022 cacat hukum adalah tidak benar.
Pengusaha Jabar Sebut Kepgub Soal UMK Cacat Hukum, Ini Kata Serikat Buruh  (Dok.MNC Media)
Pengusaha Jabar Sebut Kepgub Soal UMK Cacat Hukum, Ini Kata Serikat Buruh  (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Buruh di Jawa Barat menanggapi anggapan bahwa SK Gubernur Jabar No 561/2022 cacat hukum adalah tidak benar. Menurut mereka, keputusan itu ada di tangan penegak hukum yang menemukan apakah Kepgub itu bisa dipakai atau tidak. 

"Jadi tidak bisa hanya pendapat pengusaha bilang bahwa Kepgub itu cacat hukum, karena mereka bukan hakim, karena hanya pengadilan yang berhak menyatakan Kepgub itu cacat hukum atau tidak," kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto, Jumat (7/1/2022).

Menurut dia, selama Kepgub itu tidak dicabut dan tidak ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan, maka Kepgub tersebut berlaku dan mengikat. Sehingga tidak ada alasan bagi pengusaha menunda penerapannya.  

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD