Advenia Elisabeth/MPI
IDXChannel- Juru Bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Tofan Mahdi memastikan, pasokan minyak sawit mentah/CPO untuk kebutuhan domestik termasuk sebagai bahan baku minyak goreng dalam jumlah yang cukup.
"Kami pastikan pasokan CPO untuk pemenuhan kebutuhan domestik sebagai bahan baku pangan termasuk minyak goreng di dalamnya sudah lebih dari cukup," jelas Tofan di Jakarta, Rabu (16/3/2022).
Berdasarkan data dari GAPKI, produksi minyak sawit mentah sejak Januari hingga Februari 2022 dalam kondisi yang baik. Meskipun sempat menurun, namun hanya 3 persen.
"Data di kami produksinya baik. Walaupun sempat turun tapi nggak banyak, cuma 3 persen," katanya.
Dari data tersebut, Tofan meragukan jika ada pihak yang berasumsi bahwa persoalan kelangkaan minyak goreng ini karena menipisnya produksi di dalam negeri.
Lanjut ia mengungkapkan, pihaknya juga bingung dengan kebijakan Domestic Price Obligation (DPO) yang digulirkan pemerintah. Karena menurut perhitungan GAPKI, jika pengusaha industri membeli bahan baku dengan harga acuan internasional Rp 19.000 per kilogram, maka akan sulit jika harus menjual hasil produksi minyak goreng sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 14.000 per liter.
"Apakah memang persoalan ada pada pasokan bahan baku karena dari kebijakan Domestic Price Obligation (DPO) itu banyak teman prabrik minyak goreng yang sulit mendapatkan bahan baku dengan harga DPO, karena kalau mereka membeli dengan harga acuannya internasional, yang Rp 19.000 per kilogram tentu sangat tidak mungkin untuk memprduksi minyak goreng dengan HET Rp 14.000 per liter. Ini harus jadi bahan diskusi," terang Tofan.
Maka dari itu, ia mengharapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan bisa mengajak produsen minyak goreng dan para distributor untuk duduk bersama guna membahas persoalan ini dan mendapatkan jalan keluar yang baik dengan asas keadilan.
"Kami harapkan agar pemerintah perlu mengajak teman-teman produsen minyak goreng untuk duduk bersama termasuk juga para distributor guna mencari jalan keluar yang terbaik," ujarnya.
Tofan menambahkan, yang menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini, ada apa mata rantai distribusi. Dia bilang, pemerintah perlu sigap dalam memperbaiki rantai distribusi yang kusut ini. Pasalnya, para produsen sudah menjalankan kewajiban dalam memproduksi minyak goreng sesuai yang diminta. Namun, pada rantai terakhirnya maah tersendat sehingga tak sampai ke tangan masyarakat.
"Rantai distribusi ini harus diamankan sehingga produksi yang sudah dilakukan oleh teman-teman produsen minyak goreng ini bisa terdistribusi dengan baik sampai di masyarakat," cetusnya.
"Karena sekarang ini banyak spekulasi barangnya ada tapi di jual dengan harga di atas HET. Selain itu ada juga oknum-oknum yang melakukan penimbunan, ini juga membuat situasinya menjadi lebih rumit," sambung Tofan. (TIA)
