Pemerintah juga menginginkan pendekatan yang humanis. Pemerintah tidak ingin ada bentrokan-bentrokan yang terjadi di lapangan untuk pembebas lahan. Apalagi jika masyarakat sudah menghuni suatu daerah cukup lama.
Hal ini yang menurut AHY menjadi tantangan bagi pemerintah, yakni menyeimbangkan percepatan pembangunan dengan keadilan sosial masyarakat. Karena di satu sisi pemerintah ingin menyeimbangkan antara mempercepat pertumbuhan dan pembangunan tadi termasuk infrastruktur, tetapi juga tidak boleh mengesampingkan aspek keadilan sosial keadilan dan keberpihakan pada rakyat kecil.
Untuk persoalan tersebut, AHY mengakui jika belum lama ini dia diundang secara khusus oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah menteri terkait untuk rapat terbatas. rapat terbatas itu kami membahas tentang perkembangan progres di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan juga sejumlah proyek strategis nasional lainnya.
"Dalam Ratas itu kita sepakat bahwa terus harus dilakukan percepatan-percepatan karena investasi bisa bergerak jika ada kepastian hukum, kepastian hukum hak atas tanah," pungkasnya.
(FRI)