AALI
9275
ABBA
280
ABDA
0
ABMM
2430
ACES
725
ACST
193
ACST-R
0
ADES
6225
ADHI
805
ADMF
8150
ADMG
177
ADRO
3250
AGAR
308
AGII
2230
AGRO
750
AGRO-R
0
AGRS
113
AHAP
99
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
155
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1550
AKRA
1150
AKSI
274
ALDO
750
ALKA
296
ALMI
308
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
546.06
0.84%
+4.57
IHSG
7174.80
0.58%
+41.35
LQ45
1024.73
0.82%
+8.37
HSI
19812.78
-0.55%
-109.67
N225
28963.25
-0.89%
-259.52
NYSE
15734.11
-0.71%
-112.68
Kurs
HKD/IDR 1,889
USD/IDR 14,765
Emas
837,319 / gram

Permen PLTS Atap Masih Dibekukan, Ini Alasannya

ECONOMICS
Athika Rahma
Senin, 17 Januari 2022 23:13 WIB
Kementerian ESDM belum memberlakukan penerapan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2021 Tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap.
Permen PLTS Atap Masih Dibekukan, Ini Alasannya (Dok.MNC Media)
Permen PLTS Atap Masih Dibekukan, Ini Alasannya (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Kementerian ESDM belum memberlakukan penerapan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2021 Tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang mengatur pemanfaatan PLTS atap di Indonesia.

Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan, hal ini dilakukan karena pemerintah masih mengkalkulasi dampak penerapan Permen ini terhadap sistem PLN. 

"Permennya kan sudah terbit, secara legal ini sudah sah. Tapi kami di pemerintah maksudnya tidak hanya Kementerian ESDM, kita melalui kantor Setkab ini sedang mengkonfirmasi dari angka angka yang kita susun dari target, seperti apa pengaruhnya kepada sistem yang ada di PLN," kata Dadan dalam konferensi pers, Senin (17/1/2022).

Lanjut Dadan, keputusan penerapan Permen ini tengah dibahas oleh para menteri yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. 

"Jadi sekarang finalnya itu akan ada rakortas di tingkat menteri, di Menko Perekonomian, mudah-mudahan akan terjadi segera untuk memastikan bahwa Permen ini bisa dieksekusi," katanya. 

Hingga saat ini, pemerintah masih membekukan aturan ini. 
"Per sekarang memang masih kami tahan, masih kami hold Permen 26 Tahun 2021," imbuhnya.

Adapun, Permen ini sudah ditetapkan pada 13 Agustus 2021 dan diundangkan pada 20 Agustus 2021. Tentunya jika tidak segera diputuskan implementasinya akan berpengaruh terhadap target ambisius pemerintah membangun PLTS atap hingga 2.145 MegaWatt sepanjang 2021-2030.  

(IND)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD