Febrina Ratna
Untuk itu Pertamina gencar melakukan sosialiasi pembelian LPG 3kg di pangkalan resmi agar mendapat kepastian jaminan stok dan mendapat harga yang sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi) yang ditetapkan Pemerintah Daerah, serta terus menghimbau kepada masyarakat dengan ekonomi mampu untuk tidak menggunakan LPG 3 kg bersubsidi.
Selain itu, Ahad juga mengingatkan kepada Lembaga penyalur resmi yaitu agen dan pangkalan LPG untuk tidak melakukan penyelewengan dan menaikkan harga di atas HET (harga eceran tertinggi) di lapangan, apabila ditemukan agen dan pangkalan resmi LPG 3 kg yang tidak menyalurkan sesuai aturan akan diberikan sanksi mulai dari teguran, pencabutan alokasi sampai dengan pemutusan hubungan usaha
"Kami menghimbau kepada masyarakat serta pelaku usaha yang tergolong mampu untuk tidak menggunakan LPG bersubsidi agar stok di lapangan tetap terjaga karena hal tersebut menjadi salah satu alasan yang mengakibatkan ketersediaan di lapangan cepat habis. Pertamina memastikan bahwa kuota LPG 3 kg yang ditetapkan pemerintah akan cukup jika penggunaannya disesuaikan dengan aturan yang ada," ujarnya.
Di temui terpisah, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Petrus Ginting menjelaskan bahwa untuk meminimalisir terjadinya kekurangan suplai di pangkalan, secara berkala Pertamina melakukan pemantauan ketersediaan di seluruh pangkalan resmi serta bersinergi bersama Pemda setempat dalam upaya penertiban terhadap konsumen atau pelaku usaha yang tidak berhak menikmati LPG 3 kg subsidi.
Kendati demikian, pembelian LPG 3 kg subsidi di pangkalan wajib menggunakan KTP sesuai dengan Penetapan Pemerintah per 1 Januari 2024 lalu.
"Dengan adanya pendataan ini juga mengurangi peluang penyalahgunaan LPG 3 Kg bersubsidi, di mana pelanggan yang melakukan pembelian dalam jumlah yang tidak wajar (melebihi kebutuhan) akan tercatat datanya dan perlu didalami penggunaannya oleh pihak yang berwenang di bidangnya," terang Irto.
Adapun, Andi Haris Nasution, S.IP, M. AP. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bima menyampaikan bahwa pihak pemerintah kabupaten Bima terus berupaya untuk memaksimalkan penyaluran distribusi LPG 3 kg dalam mengatasi masalah terkait kekurangan stok yang terjadi.
"Pemerintah Kabupaten Bima tetap mengawal penyaluran pendistribusian dan HET agar tepat sasaran, terkait laporan kekurangan stok yang terjadi alhamdulilah telah direspons dengan baik dan ditindaklanjuti oleh pihak Pertamina dengan penambahan alokasi ekstra penyaluran," terang Andi Haris.
(FRI)
