Anggie Ariesta
IDXChannel - Dua peraih Nobel Ekonomi, Peter Howitt dan Daron Acemoglu, hadir dalam Biennial Policy Conference (BPC) 2026 yang digelar Bank Indonesia (BI) di Bali pada 26-27 Agustus 2026. Keduanya membahas peran stabilitas ekonomi, kelembagaan, dan kebijakan dalam mendorong inovasi serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Peter Howitt, peraih Nobel Ekonomi 2025, menekankan pentingnya stabilitas harga yang dijaga bank sentral sebagai jangkar bagi keberlanjutan inovasi. Menurut dia, inflasi yang tinggi dapat meningkatkan ketidakpastian dan biaya pendanaan sehingga berpotensi menekan aktivitas riset dan pengembangan (R&D).
Howitt juga menggarisbawahi dua faktor utama yang mendorong inovasi dalam jangka panjang. Dari sisi nonfinansial, persaingan usaha yang sehat dan perlindungan kekayaan intelektual menjadi faktor penting, sedangkan dari sisi finansial dibutuhkan dukungan sektor keuangan yang kuat.
Sementara itu, Daron Acemoglu, peraih Nobel Ekonomi 2024, membahas pentingnya tata kelola kelembagaan dan peran negara dalam mengarahkan perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan artifisial (AI).
Menurut Acemoglu, penguatan kapasitas kelembagaan diperlukan agar kemajuan teknologi tidak justru memperlebar kesenjangan sosial. Dengan tata kelola yang tepat, perkembangan teknologi diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan kedua peraih Nobel tersebut sejalan dengan perhatian BI terhadap dinamika ekonomi global yang semakin kompleks akibat disrupsi teknologi, perubahan iklim, hingga fragmentasi geoekonomi. Dalam kondisi tersebut, inovasi dipandang sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi, sementara stabilitas ekonomi dan keuangan menjadi fondasi agar inovasi dapat berkembang secara berkelanjutan.
Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono menegaskan bahwa stabilitas merupakan prasyarat fundamental bagi kemajuan suatu negara di tengah proses creative destruction yang terus menggerakkan perekonomian. Menurut dia, bank sentral perlu terus mengadaptasi bauran kebijakan yang terintegrasi untuk merespons berbagai guncangan ekonomi.
“Teknologi membawa efisiensi, tetapi efisiensi tidak boleh terpisah dari kemanusiaan. Inklusivitas tidak datang dengan sendirinya bersama teknologi, melainkan harus dirancang ke dalamnya,” kata Thomas dikutip Senin (31/8/2026).
Thomas menambahkan, persoalan ekonomi yang semakin multidimensi membutuhkan penguatan sinergi lintas otoritas maupun lintas negara.
“Kolaborasi lintas negara dan jaring pengaman keuangan kawasan dibutuhkan sebagai perisai bersama dalam menghadapi dinamika siklus keuangan global,” ujar Thomas.
BPC 2026 mengusung tema The Future of Central Banking: Policy Synergy for Innovation-Driven, Inclusive, and Sustainable Economic Growth. Forum tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan kerangka makrofinansial, pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC), tokenisasi aset digital, hingga mobilisasi pembiayaan hijau untuk memitigasi risiko perubahan iklim.
Konferensi yang ditutup oleh Thomas Djiwandono tersebut dihadiri bankir sentral kawasan Asia-Pasifik, regulator, akademisi, serta sejumlah tokoh keuangan nasional, termasuk Anggota Dewan Komisioner OJK Dian Ediana Rae dan mantan Anggota Dewan Gubernur BI Miranda S. Goeltom, Halim Alamsyah, serta Dody Budi Waluyo.
(Rahmat Fiansyah)
