Diakuinya, dari sejumlah dialog yang dilakukannya ke beberapa daerah, permasalahan pupuk diketahui menjadi persoalan yang paling banyak disampaikan.
"Banyak teman-teman kita yang menyampaikan susahnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Sementara sekarang sudah waktunya mereka mulai tanam, meskipun ada beberapa petani di daerah (Majalengka) Utara yang sudah lebih dulu tanam," kata Fajar, seusai pelaksanaan Harlah PPP ke-50 di DPD Majalengka, Minggu (8/1/2023).
"Ini kan aneh. Pupuk subsidi yang saat ini sedang benar-benar dibutuhkan, tapi teman-teman malah mengalami kesulitan," lanjut dia.
Menyikapi hal itu, jelas dia, Komisi II akan meminta keterangan dari sejumlah instansi, terkait kondisi yang terjadi di lapangan. "Akan minta penjelasan dari Dinas Pertanian, Perdagangan, juga pihak distributor. Kenapa ini terjadi," ungkap dia.
Susahnya para petani mendapatkan pupuk bersubsidi, jelas dia, bisa memicu gagalnya target ketahanan pangan untuk tahun depan. Pasalnya, dengan kondisi saat ini pupuk susah didapat, dapat berdampak terhadap berbagai hal, salah satunya biaya operasi yang membengkak.
(FRI)