Yanto Kusdiantono
Selain itu, model tersebut juga harus kuat secara kelembagaan, siap dalam hal sumber daya manusia (SDM) sehingga bisa menghasilkan nilai ekonomi sebelum diperluas menuju target 100 GW.
“Karena target ini besar, fondasi implementasinya harus kuat. Indonesia tidak boleh kembali ke diesel (PLTD). Tetapi Indonesia juga tidak boleh mengulang kebiasaan membuat target besar tanpa mengukur kapasitas eksekusi,” ujar Eko dalam diskusi meda briefing di Jakarta, ditulis Minggu (31/5/2026).
Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, program PLTS 100 GW tidak hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun fondasi untuk implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi.
Untuk itu, IESR memberikan sejumlah rekomendasi strategis dalam upaya mendukung kesuksesan program PLTS 100 GW, antara lain; pertama, perlunya membentuk satuan tugas atau unit khusus energi surya nasional untuk mengoordinasikan implementasi PLTS 100 GW lintas kementerian, PLN, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
