Kiswondari Pawiro
Setelah 76 tahun merdeka, Indonesia belum memiliki blue print kedaulatan pangan yang konsisten dan dipahami semua stakeholder pembuat kebijakan. Maka tidak heran, sambungnya, selalu ada perbedaan pendapat dan posisi hingga gesekan kepentingan.
“Oleh karena itu semua pihak harus duduk bersama untuk menyepakati common platform yang bisa disepakati. Sudah saatnya para pengambil kebijakan itu menyelesaikan perbedaan mereka, menurunkan tensi dan ego sektoral serta memastikan tidak ada pemburu rente yang bermain dalam setiap pengambilan kebijakan impor,” papar dia.
Menurut Deddy, perbedaan visi dan kebijakan ini diawali oleh ketiadaan platform bersama, tidak adanya data yang terintegrasi dan ego sektoral yang sulit didamaikan.
“Sejauh ini data dari Kementerian Pertanian seringkali tidak match dengan Kementerian Perdagangan dan berbeda dengan realita yang dihadapi oleh Bulog,” ungkap Deddy.
Padahal, Presiden Jokowi sejak awal pemerintahannya selalu mewacanakan perlunya kedaulatan pangan. Namun, hal itu gagal diterjemahkan dalam kebijakan makro RPJMN oleh Bappenas dan kebijakan mikro oleh kementerian teknis dan Bulog.
