AALI
10850
ABBA
73
ABDA
6950
ABMM
745
ACES
1565
ACST
358
ACST-R
0
ADES
1680
ADHI
1320
ADMF
8450
ADMG
174
ADRO
1180
AGAR
418
AGII
1270
AGRO
1215
AGRO-R
0
AGRS
805
AHAP
61
AIMS
0
AIMS-W
0
AISA
302
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
492
AKRA
3400
AKSI
765
ALDO
440
ALKA
238
ALMI
250
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2021/03/05 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
502.51
-0.71%
-3.59
IHSG
6258.75
-0.51%
-32.05
LQ45
941.36
-0.75%
-7.11
HSI
29098.29
-0.47%
-138.50
N225
28864.32
-0.23%
-65.79
NYSE
14959.41
-1.58%
-239.78
Kurs
HKD/IDR 1,843
USD/IDR 14,300
Emas
778,890 / gram

PP UU Cipta Kerja Terbit, Teten Optimis Daya Saing UMKM Meningkat

ECONOMICS
Michelle N/Sindonews
Selasa, 23 Februari 2021 17:01 WIB
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
PP UU Cipta Kerja Terbit, Teten Optimis Daya Saing UMKM Meningkat (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dengan adanya aturan tersebut diyakni daya saing UMKM akan meningat.

“Pada UU Cipta Kerja, koperasi dan UMKM mendapatkan porsi yang signifikan dan diharapkan pengaturan tersebut dapat memberikan kepastian usaha dan pengembangan usaha bagi Koperasi dan UMKM,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/2/2021). 

Salah satu prioritas KemenkopUKM yang akan dilakukan melalui PP adalah penyusunan basis data tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah yang akurat.

“Penyusunan data tunggal ini akan bekerja sama dengan BPS untuk melakukan sensus, tidak untuk menghitung jumlah tapi untuk mendapatkan data UMKM berdasarkan by name by address,” kata Teten. 

Selain itu, PP juga mengatur tentang pengalokasian 30% area infrastruktur publik bagi koperasi dan UMKM.  Mengenai poin ini, dia mengatakan KemenkopUKM akan bekerja sama lintas kementerian/lembaga karena pengelolaannya di luar KemenkopUKM dan akan dituangkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB). 

Teten mengharapkan masuknya koperasi dan UMKM ke infrastruktur publik seperti bandara, rest area, dan stasiun kereta api akan meningkatkan daya saing dan omzet pelaku UMKM. 

“Misalnya, UMKM yang masuk ke bandara akan melalui kurasi sehingga bersaing dengan produk-produk lain yang dipamerkan di sana,” kata Teten.  

Teten juga menekankan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan yang lebih mengedepankan sistem inkubasi. Model pelatihan on off akan ditinggalkan dan pelatihan akan membentuk pelaku usaha yang mampu mengawal pembentukan wirausaha pemula. 

“Melalui PP ini, pemerintah bukan hanya regulator, tetapi pendamping, motivator, dan partner bagi calon wirausaha pemula,” tegasnya. 

Teten menegaskan akan mengawal pelaksanaan PP ini sehingga terealisasi dengan tepat. Menurut Teten, PP masih memerlukan aturan pelaksana lainnya seperti keputusan menteri atau surat keputusan bersama (SKB) dengan berbagai K/L. Kerja sama dengan semua pihak, termasuk K/L dan pemerintah daerah akan ditindaklanjuti untuk memastikan PP berjalan dengan baik.  

“PP ini tidak punya kaki, kita yang akan mengawal dan aktif melaksanakan serta  memantau pelaksanaannya sehingga PP berdampak terhadap perkembangan koperasi dan UMKM,” kata dia.

Teten juga menegaskan prioritas lain KemenkopUKM adalah kemitraan usaha antara koperasi dan UMK dengan usaha menengah dan besar dalam rantai pasok. Selama ini, kemitraan dengan UMKM yang terjadi di hilir sana akan didorong kemitraan mulai dari hulu. 

”Contohnya ekspor pisang ke AS dan Eropa sulit karena harus ada 21 sertifikasi yang harus dipenuhi di negara tujuan. Hal ini seharusnya bisa diatasi jika ada agregator sebagai pelaku ekspor. Dengan demikian pelaku UKM tidak harus terkendala dengan kesulitan mengadakan 21 sertifikasi,” pungkasnya. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD