AALI
11175
ABBA
98
ABDA
7025
ABMM
750
ACES
1565
ACST
354
ACST-R
0
ADES
1700
ADHI
1315
ADMF
8450
ADMG
175
ADRO
1175
AGAR
416
AGII
1260
AGRO
1165
AGRO-R
0
AGRS
0
AHAP
82
AIMS
280
AIMS-W
0
AISA
296
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
494
AKRA
3720
AKSI
760
ALDO
440
ALKA
246
ALMI
250
ALTO
334
Market Watch
Last updated : 2021/03/08 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
501.18
-0.26%
-1.33
IHSG
6248.47
-0.16%
-10.28
LQ45
940.24
-0.12%
-1.13
HSI
28540.83
-1.92%
-557.46
N225
28743.25
-0.42%
-121.07
NYSE
0.00
-100%
-14959.40
Kurs
HKD/IDR 1,850
USD/IDR 14,365
Emas
784,444 / gram

Kabar Gembira! UMKM Bisa Bebas Pajak, Ini Caranya

ECONOMICS
Michelle N/Sindonews
Rabu, 17 Februari 2021 12:39 WIB
Pemerintah menggelontorkan banyak insentif guna mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
Kabar Gembira! UMKM Bisa Bebas Pajak, Ini Caranya

IDXChannel - Pemerintah menggelontorkan banyak insentif guna mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Salah satunya insentif pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Direktur P2Humas Ditjen Pajak RI Neilmaldrin Noor menyampaikan, bagi para UMKM untuk memanfaatkan insentif perpajakan, tidak perlu mengajukan surat keterangan untuk pembebasan PPh, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan melalui situs pajak.go.id. 

"Oleh karena itu, dia tidak perlu lagi membayar pajak, hanya laporan saja," ungkap Neilmaldrin dalam IDX Channel Market Review Live di Jakarta, Rabu(17/2/2021).

Untuk pelaku UMKM yang tidak menyampaikan laporan realisasi pajaknya atau tidak sempat membayar pajak, paling lambat tanggal 20 setiap bulan berikutnya, setelah masa pajak terakhir, dia tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final yang ditanggung pemerintah ini untuk masa pajak yang bersangkutan. Neilmaldrin menegaskan bahwa mereka dipersyaratkan melaporkan realisasi sebelum tanggal 20 di bulan berikutnya. 

"Sejauh ini, sosialisasi kami melalui media sosial, media cetak, dan elektronik kepada wajib pajak. Juga email blasting kepada para UMKM melalui kanwil maupun kantor pelayanan pajak yang tersebar di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Sepanjang 2020, tercatat sebanyak 248 ribu lebih UMKM yang memanfaatkan insentif tersebut dengan total senilai Rp670 miliar. 

"Target tentunya kami menginginkan masih banyak yang dapat mengikuti, ini bisa menjadi stimulus secara keseluruhan. Di 2021 bisa saya sampaikan, bahwa untuk PPn, kami menambahkan dari 716 menjadi 725 bidang usaha yang bisa memanfaatkan insentif ini," tukas Neilmaldrin. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD