AALI
9800
ABBA
0
ABDA
0
ABMM
785
ACES
1485
ACST
300
ACST-R
0
ADES
1685
ADHI
1105
ADMF
8175
ADMG
165
ADRO
1180
AGAR
436
AGII
1100
AGRO
995
AGRO-R
0
AGRS
308
AHAP
73
AIMS
366
AIMS-W
0
AISA
296
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
488
AKRA
3120
AKSI
800
ALDO
795
ALKA
244
ALMI
244
ALTO
324
Market Watch
Last updated : 2021/04/21 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
475.19
-1.04%
-5.00
IHSG
5993.24
-0.75%
-45.08
LQ45
892.79
-1.08%
-9.77
HSI
28621.92
-1.76%
-513.81
N225
28508.55
-2.03%
-591.83
NYSE
0.00
-100%
-16107.56
Kurs
HKD/IDR 1,867
USD/IDR 14,505
Emas
832,144 / gram

PPKM Mikro Diperpanjang, Transportasi Umum Dibatasi Maksimal 50 Persen

ECONOMICS
Rina Anggraeni/Sindonews
Selasa, 09 Maret 2021 07:35 WIB
Dalam masa perpanjangan ini, aturan berkegiatan di masyarakat masih sama kecuali untuk penggunaan transportasi umum.
PPKM Mikro Diperpanjang, Transportasi Umum Dibatasi Maksimal 50 Persen (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah membuka fasilitas umum  terkait  Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro diperpanjang lagi, yaitu dari tanggal 9 Maret hingga 22 Maret 2021 mendatang. 

Dalam masa perpanjangan ini, aturan berkegiatan di masyarakat masih sama kecuali untuk penggunaan transportasi umum. 

Menteri Koordinator Bidang  Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kapasitas transportasi umum dibatasi menjadi maksimal 50% dari total kapasitas. 

"Kebijakan pembatasan dalam rangka PPKM mikro tersebut semuanya sama kecuali untuk fasilitas umum yang mulai diizinkan untuk dibuka dengan kapasitas maks 50% dengan peraturan oleh daerah baik itu perkada atau perda," kata Airlangga  dalam video virtual, Senin (8/3/2021). 

Dia menekankan, pembukaan fasilitas umum ini harus patuh terhadap peraturan daerah. Baik itu peraturan kepala daerah (Perkada) atau peraturan daerah (perda). 

"Pada prinspinya, ini adalah fasilitas ukum berbasis komunitas," imbuh dia. 

Sebagai informasi, PPKM Mikro diusung sebagai respons atas pelaksanaan PPKM di Jawa-Bali yang dinilai tidak berjalan efektif. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021, PPKM Mikro diterapkan di 7 provinsi yang ada di Jawa-Bali yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali.

(Sandy)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD