Shifa Nurhaliza Putri
IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto menggelar Rapat Kerja Pemerintah bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta para Direktur Utama BUMN di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi kinerja sekaligus penguatan konsolidasi pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa secara umum kondisi perekonomian Indonesia masih terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,39 persen pada Kuartal IV-2025, menempatkan Indonesia di posisi kedua tertinggi di antara negara anggota G20 setelah India yang mencatatkan pertumbuhan 7,40 persen.
“Tadi disampaikan juga kepada Bapak Presiden, kondisi konsumsi kita kuat, di mana konsumsi mewakili 54 persen dari PDB. Ketahanan pangan kita juga relatif kuat, produksi beras di 2025 sebesar 34,7 juta ton, dan stok Bulog per 8 April 2026 sebesar 4,6 juta ton,” ujar Airlangga dalam keterangan pers usai rapat kerja pemerintah, Rabu (8/4/2026).
Airlangga juga menyoroti perkembangan harga komoditas global, khususnya minyak mentah, yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Ia menjelaskan adanya potensi jeda dua minggu akibat penundaan serangan oleh Amerika Serikat, sehingga harga minyak mentah dunia mengalami penurunan.
“Harga crude oil (WTI) turun menjadi 96,7 dolar AS per barel dan Brent crude berada di level 95,23 dolar AS per barel,” katanya.
Dari sisi fiskal, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga menunjukkan tren positif. Hingga akhir kuartal pertama 2026, penerimaan pajak tercatat meningkat 14,3 persen menjadi Rp462,7 triliun. Sementara itu, aktivitas manufaktur masih berada di zona ekspansif dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) pada Maret 2026 tercatat di level 50,1.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui implementasi program biodiesel B50 yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.
“Kita sudah menyepakati per 1 Juli B50, di mana itu meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp48 triliun,” jelas Airlangga.
Selain itu, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga disiplin fiskal, terutama dalam pengelolaan rasio utang dan defisit anggaran. Presiden Prabowo, kata Airlangga, menekankan bahwa rasio utang tetap dijaga di level 40 persen, jauh di bawah batas maksimal undang-undang sebesar 60 persen.
“Demikian pula budget deficit dijaga di level 3 persen dan ini akan dipertahankan sampai dengan akhir tahun,” ujarnya.
Pada Kuartal I-2026, sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan ketahanan yang kuat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat di level optimistis sebesar 125,2, sementara cadangan devisa mencapai USD151,9 miliar atau setara dengan pembiayaan enam bulan impor.
“Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tetap baik, bahkan berpotensi mencapai atau lebih dari 5,5 persen,” kata Airlangga.
Di sektor keuangan, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui kebijakan triple intervention di pasar spot domestik dan non-delivery forward. Sementara itu, suku bunga acuan BI Rate saat ini berada di level 4,75 persen.
Selain itu, Presiden Prabowo juga mendorong penguatan kerja sama bilateral currency swap dengan sejumlah negara seperti Tiongkok, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.
Dalam sektor energi dan transportasi, pemerintah menerapkan kebijakan penyesuaian harga avtur melalui pemberlakuan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 11 persen selama dua bulan. Kebijakan ini membuat kenaikan harga tiket pesawat domestik dapat ditekan di kisaran 9 persen hingga 13 persen.
Airlangga menambahkan bahwa kebijakan tersebut juga berdampak pada biaya perjalanan haji tahun ini. Pemerintah memutuskan untuk menyerap dampak kenaikan harga avtur sehingga tidak membebani para jemaah.
“Seperti kita ketahui, ongkos haji telah diturunkan Rp2 juta. Dampak kenaikan avtur ini di-absorb oleh pemerintah sehingga tidak ada kenaikan biaya haji. Ini berlaku untuk sekitar 220 ribu jemaah haji dengan anggaran sekitar Rp1,77 triliun dari APBN,” pungkasnya.
(Shifa Nurhaliza Putri)
