“Masih ada pengusaha yang memanfaatkan kekuatan modal untuk mendominasi dan memanipulasi kehidupan rakyat. Ini tidak bisa kita terima,” katanya.
Prabowo mengingatkan, efisiensi merupakan perintah konstitusi, dan tujuan perekonomian nasional harus mengedepankan kebersamaan, keadilan, kemandirian, serta kemakmuran rakyat.
Dia menilai tidak konsistennya menjalankan UUD telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang selama tujuh tahun terakhir rata-rata 5 persen tidak tercermin dalam kesejahteraan rakyat.
“Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panen, rakyat yang belum punya rumah layak, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau fasilitas kesehatan yang tidak tersedia,” kata dia.