IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, saat ini banyak aduan dari masyarakat soal kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan aduan masyarakat tersebut soal kualitas bangunan rumah MBR yang kurang bagus hingga tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan Kementerian PUPR.
"Berkaitan dengan ketepatan sasaran dan kualitas bangunan, ini merupakan temuan berulang dari BPK maupun BPKP, sehingga ini menjadi temuan di BTN, Tapera, dan PUPR," kata Herry dalam acara Penandatanganan Kerja Sama (PKS) BP Tappera dengan Bank Penyalur FLPP 2024 di Jakarta, Kamis (28/12/2023).
Dia menuturkan, hukuman berjenjang perlu diberikan, mulai kepada anggota asosiasi hingga asosiasi pengembangan jika membangun rumah MBR tidak memenuhi standar kualitas.
Herry pun menekankan kepada asosiasi pengembang perumahan bagi MBR untuk memberikan hukuman kepada anggotanya jika ada developer yang membangun rumah MBR dengan kualitas kurang bagus. Misalnya, dikeluarkan dari asosiasi hingga memberikan disinsentif kepada developer.