Tangguh Yudha
Untuk memastikan data, kata Purbaya, Kemenkeu menggunakan basis data impor milik perusahaan di bawah S&P Global. Dari data tersebut, dia membandingkan volume dan harga pengapalan yang sama dari Indonesia ke Singapura dengan harga saat barang tiba di negara tujuan.
"Rata-rata harga di Amerika atau di tujuan dibanding harga yang kita jual dari sini ke Singapura, itu dua kalinya. Dari situ, saya sudah dirugikan setengah. Setengah ya? Setengah dari potensi pendapatan saya. Jadi, Kementerian Keuangan saya rugi. Padahal saya setengah mati cari income (pendapatan), setengah mati kan? Sementara yang di depan mata seperti itu terjadi," lanjutnya.
Pola serupa juga ditemukan dalam beberapa transaksi ekspor batu bara ke India. Melalui skema transfer pricing, laba perusahaan di Indonesia terlihat kecil sehingga setoran pajak penghasilan juga ikut berkurang. Menurut Purbaya, keberadaan BUMN yang mengawasi ekspor SDA akan menutup celah kebocoran tersebut secara struktural sehingga negara berpotensi memperoleh tambahan penerimaan yang signifikan dari pajak dan bea ekspor.
"Lembaga ini yang betul kata Bapak Presiden nanti, itu yang menghilangkan secara struktural potensi tadi. Kecuali dia main, dia sama juga main, tapi saya pikir kalau pemerintah kan enggak akan main-main ya. Kalau main-main, gua pajakin lu. Awas. Jadi, itu tujuan utamanya. Jadi, kalau Anda tanya, apa saya untung? Saya untung banyak. Kira-kira gitu," pungkasnya.
(Rahmat Fiansyah)
