Tangguh Yudha
IDXChannel - Praktik kecurangan dalam ekspor batu bara dan minyak kelapa sawit (CPO) dengan skema melaporkan nilai di bawah angka aktualnya (under-invoicing) selama ini dinilai marak terjadi dan tak tersentuh. Modus kecurangan tersebut terungkap berkat pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang menelusuri data ekspor dan impor.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, isu under invoicing sudah lama menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Kemudian, isu ini ditindaklanjutinya dengan membentuk "Tim 10" yang terdiri dari para ahli di Kementerian Keuangan untuk menganalisis data ekspor-impor melalui sistem National Single Window (NSW).
"Jadi, begitu ada seperti itu, saya langsung datang ke NSW yang di bawah Kementerian Keuangan dan beberapa kementerian. Itu semua ekspor-impor data di situ. Tapi pada waktu itu saya tanya, mereka enggak bisa jawab. Saya panggil jago-jago Kementerian Keuangan untuk gabung di situ, kita buat namanya Tim 10 di situ. Itu meng-employ (memasang) AI segala macam di situ untuk melihat apa betul di industri misalnya sawit ada under-invoicing," katanya di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Purbaya melanjutkan, Tim 10 bekerja dengan menggunakan AI untuk menelusuri transaksi ekspor 10 perusahaan eksportir CPO terbesar di Indonesia. Setiap perusahaan dipilih secara acak, kemudian ditelusuri sedikitnya tiga pengapalan untuk dibandingkan dengan data impor di negara tujuan.
Dari hasil analisis, ditemukan anomali. Perusahaan Indonesia menjual CPO ke anak usahanya di Singapura, lalu produk yang sama dijual kembali ke Amerika Serikat (AS) dengan harga yang jauh lebih tinggi. Secara fisik, kapal berlayar langsung dari Indonesia ke AS, tetapi dokumen transaksi dibuat seolah-olah melalui Singapura.
