AALI
8750
ABBA
226
ABDA
6025
ABMM
4470
ACES
650
ACST
193
ACST-R
0
ADES
7150
ADHI
760
ADMF
8500
ADMG
167
ADRO
3910
AGAR
296
AGII
2400
AGRO
620
AGRO-R
0
AGRS
100
AHAP
104
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
143
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1700
AKRA
1375
AKSI
328
ALDO
680
ALKA
286
ALMI
396
ALTO
178
Market Watch
Last updated : 2022/09/27 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
537.62
-0.34%
-1.81
IHSG
7112.45
-0.21%
-15.05
LQ45
1015.98
-0.41%
-4.21
HSI
17860.31
0.03%
+5.17
N225
26571.87
0.53%
+140.32
NYSE
0.00
-100%
-13797.00
Kurs
HKD/IDR 1,925
USD/IDR 15,125
Emas
794,741 / gram

Ratusan Calon PNS Mengundurkan Diri, Besaran Gaji Salah Satu Penyebabnya

ECONOMICS
Kiswondari Pawiro
Senin, 30 Mei 2022 10:52 WIB
DPR meminta pemerintah diminta memperbaiki sistem tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ratusan Calon PNS Mengundurkan Diri, Besaran Gaji Salah Satu Penyebabnya  (FOTO:MNC Media)
Ratusan Calon PNS Mengundurkan Diri, Besaran Gaji Salah Satu Penyebabnya (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera merespons fenomena 150 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 yang menyatakan mundur. 

Beberapa alasannya yakni, mulai dari besaran gaji hingga lokasi penempatan yang jauh.

Untuk itu, ia meminta pemerintah diminta memperbaiki sistem tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Perbaikan tata kelola SDM dibutuhkan untuk mengantisipasi mundurnya orang yang telah dinyatakan lulus seleksi PNS,” kata Mardani kepada wartawan dikutip Senin (30/5/2022).

Memurut Mardani, fenomena ramai-ramai CPNS mundur ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Maka, reformasi birokrasi, termasuk dalam proses seleksi penerimaan CPNS sudah saatnya dilakukan.

“Hak dan kewajiban CPNS mengenai teknis pekerjaan di setiap instansi perlu diumumkan ke publik dengan lebih mendetail. Jadi masyarakat tahu persis hak dan kewajiban CPNS sebelum mengikuti proses seleksi,” ujarnya.

Wakil Ketua Badan Kerja Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini menjelaskan, transparansi mengenai hak dan kewajiban perlu diterapkan dengan lebih optimal agar tidak ada CPNS yang mundur lagi setelah diterima sebagai abdi negara. Juga perlu ada perbaikan dalam sistem remunerasi gaji.

“Pemerintah harus melakukan evaluasi mengenai kesejahteraan CPNS, yang gaji pokoknya masih terbilang cukup kecil. Harus ada peningkatan gaji mengikuti perkembangan kehidupan sehingga abdi negara cukup sejahtera tanpa harus bergantung dari berbagai tunjangan maupun uang perjalanan dinas,” usulnya.

Selain itu, Ketua DPP PKS ini mengingatkan, kebutuhan masyarakat saat ini telah berubah. Dengan psikologi CPNS yang kini berasal dari kalangan milenial maupun gen Z harus turut dipertimbangkan pemangku kebijakan supaya sistem kerja di lingkungan Pemerintah juga bisa sedikit menyesuaikan dengan zaman.

“Boleh jadi ini puncak gunung es dari masalah pengelolaan ASN yang menggunakan paradigma lama sementara pola dan sifat pekerjaan berubah. Termasuk ekspektasi para pencari kerja juga berubah. Salah satunya unsur gaji,” papar Mardani.

Legislator Dapil DKI Jakarta ini memahami bahwa sistem kerja PNS yang baku dan menuntut pola kerja yang runut. Meski begitu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun lembaga terkait disebut perlu mencontoh pengelolaan yang dilakukan swasta agar negara tidak kehilangan SDM-SDM unggul karena lebih memilih bekerja di bidang non-pemerintahan yang secara benefit dan lingkungan kerja lebih sesuai dengan mereka.

“Birokrasi yang berintegritas betul wajib. Tapi kita juga harus bisa mamahami anak-anak sekarang yang tak hanya sekadar mencari gaji tapi juga kenyamanan dan optimalitas dalam kerja,” terang Mardani.

Menurut Mardani, Komisi II DPR RI pun menyayangkan banyaknya CPNS yang mundur. Karena dikhawatirkan bahwa fenomena tersebut akan mengganggu pelayanan publik sebab formasi seleksi CPNS telah disesuaikan dengan kebutuhan di tiap-tiap kementerian/lembaga.

“Mereka sudah diplot untuk satu posisi yang jelas. Dan untuk pengisiannya memerlukan prosedur dan waktu yang lama lagi. Dikhawatirkan kejadian ini menyebabkan terganggunya sistem kerja. Misal slot posisi dokter di Puskesmas yang mestinya terisi jadi kosong. KemenPAN-RB dan BKN serta Kementerian Keuangan perlu menyelidiki masalah ini,” pungkas Mardani.

(SAN)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD