Sementara itu, belanja non K/L mencapai Rp1.013,5 triliun atau setara 74,7% terhadap APBN, utamanya didukung penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun (termasuk THR dan pensiun 13), serta jaminan kesehatan ASN.
"Angka Rp1.013,5 triliun ini mayoritas atau bahkan lebih dari separuhnya adalah untuk rakyat semuanya, sebagian besar langsung diterima oleh masyarakat, baik dalam bentuk subsidi dan kompensasi BBM, listrik, dan berbagai subsidi lainnya, untuk para pensiunan," ucap Sri Mulyani.
Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp749,7 triliun atau 93,2% terhadap APBN, di mana sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran disebabkan kepatuhan pemerintah daerah (pemda) yang lebih baik.
"Ini hampir selesai, seluruhnya akan terealisasi pada akhir tahun," tambahnya.
Pembiayaan investasi mencapai Rp82,05 triliun, terutama pembiayaan investasi sektor infrastruktur khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.
"Ini termasuk PMN-PMN penting, seperti untuk Garuda Indonesia sebesar Rp7,5 triliun. Melalui belanja negara dan pembiayaan investasi, APBN sebagai shock absorber melindungi masyarakat, mendukung sektor prioritas, dan mendorong pemulihan ekonomi," pungkas Sri Mulyani.
(FAY)