"Supaya penerapan BMAD dan BMTP tidak salah dan berakibat negatif bagi perekonomian nasional. Sekali lagi Kami menekankan agar Kemendag koordinasi hasil verifikasi KADI dan KPPI nantinya," katanya.
Secara prinsip, lanjut dia, pihaknya mensupport adanya rencana kebijakan tersebut, namun kebijakan itu mesti didukung data yang valid dan kredibel.
"Intinya kita setuju dikenakan bea masuk anti dumping. Hanya saja besarannya harus divalidasi dengan data yang kredibel. Jangan sampai niat baik ini malah blunder karena abai terhadap akurasi data dan bisa berdampak luas ke sektor industri pada umumnya," kata dia.
Darmadi menyebut, rencana kebijakan menaikkan BMAD juga mesti dilihat dari aspek persaingan usaha yang terjadi di lapangan. Terutama, melihat data verifikasi KADI dimanipulasi oleh pihak tertentu karena persaingan bisnis, sehingga hasil verifikasi tidak kredibel.
Sebaliknya, data yang akurat dan komprehensif menjadi sangat fundamental dalam menyusun sebuah kebijakan.