Michelle Natalia
Lebih lanjut, ketiadaan ekspor membuat pemerintah melewatkan kesempatan untuk memungut pungutan ekspor bijih nikel sementara tidak ada pungutan atas produk hilir nikel.
"Dengan asumsi nilai ekspor bijih nikel konstan dan tarif pungutan ekspor sebesar 10%, penerimaan pungutan ekspor diperkirakan turun sekitar Rp4,84 triliun selama tiga tahun pertama sejak larangan ekspor diberlakukan," ungkap Riefky.
Lebih lanjut yang ketiga, penurunan ekspor bijih nikel memaksa produsen memangkas produksi karena permintaan ekspor menurun sementara kapasitas smelter nikel di dalam negeri masih terbatas. Produksi bijih nikel menurun 21% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya akibat kebijakan larangan ekspor dan permintaan global yang lebih rendah selama Covid-19.
Menurut dia, tren penurunan ini serupa, meskipun lebih kecil, dengan penurunan produksi bijih nikel sebesar 85% (yoy) pada tahun 2014 ketika pemerintah memulai larangan ekspor bijih nikel untuk pertama kalinya.
