Agung Bakti Sarasa
IDXChannel - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku, banyak menerima laporan terkait dugaan pemotongan dana bantuan langsung tunai (BLT) kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Menyikapi maraknya laporan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menyatakan, pihaknya tengah menyiapkan langkah taktis untuk mencegah pemotongan BLT BBM oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab itu.
"Iya itu banyak sekali, saya sedang susun tim. Jadi ada yang dipotong, ada yang disengaja salah sasaran, jadi macem-macem," ungkap Ridwan Kamil di Bandung, Senin (19/9/2022).
Menurut Kang Emil, langkah taktis yang disiapkan tersebut, salah satunya yakni membentuk tim pengawasan penyaluran BLT BBM, agar dugaan penyimpangan tersebut dapat dicegah sejak dini.
Dia yakin, hadirnya tim pengawasan BLT BBM dapat menekan penyimpangan. Terlebih, penyaluran BLT juga masih dalam tahap awal, sehingga memudahkan untuk evaluasi.
"Mumpung bulan pertama yah, kami lakukan evaluasi dan sekarang laporan gampang, tinggal ditelusuri," katanya meyakinkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jabar, Dodo Suhendar mengatakan, hingga pekan lalu, persentase penyaluran BLT BBM di Jabar sudah mencapai 45,51% atau mencapai 1.767.527 KPM.
"Persentase penyaluran sampai Rabu (14/9/2022) sore kemarin sudah mencapai sekitar 45%," kata Dodo.
Dodo menjelaskan, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan BLT BBM sebesar Rp150.000 setiap bulan selama empat bulan terhitung mulai September hingga Desember 2022.
"Total bantuan yang diterima setiap KPM sebesar Rp600.000. Bantuan disalurkan dengan dua tahap, setiap dua bulan sekali," katanya.
Untuk diketahui, salah satu kasus pemotongan BLT BBM diduga terjadi di Kabupaten Sumedang. Seorang warga bernama Dadang mengaku mendapatkan potongan Rp30.000 untuk kegiatan gerak jalan yang diadakan di Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara.
Dadang mengungkapkan, baru pertama kali menerima bantuan yang dipotong untuk kegiatan yang diadakan oleh tokoh masyarakat sekitar.
Namun, pernyataan Dadang ini dibantah oleh Lurah Talun, Rinny Mulyati. Dia mengatakan, pembelian kupon gerak jalan bukan sebuah paksaan. Sebab, kupon itu bertujuan untuk mendanai kegiatan masyarakat, yakni memperingati hari jadi Desa Talun. (FAY)
