Kiswondari Pawiro
IDXChannel - Pemerintah dan DPR sepakat untuk membawa revisi Undang-Undang No. 38/2004 tentang Jalan (RUU Jalan) ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Keputusan ini diambil setelah seluruh pasal yang dibahas sudah selesai dan dapat dimintakan ke dalam forum yang lebih besar.
"RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38/2004 tentang Jalan sudah kami ajukan sejak 2009, dan akhirnya bisa mendapatkan kesepakatan melalui Raker untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan sudah selesai di tingkat Panitia Kerja, dan siap dilakukan pengambilan keputusan di rapat paripurna terdekat," kata Ketua Komisi V DPR Lasarus dalam Raker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, RUU Jalan ini merupakan respons atas perkembangan kebutuhan hukum terkini dengan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena, ada beberapa hal substansial yang cukup penting dalam rangka pembangunan jalan yang berkeadilan baik nasional maupun daerah.
"Salah satunya, pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan dalam pembangunan jalan daerah oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada tingkat di atasnya secara hierarkis, apabila pemerintah daerah dan pemerintah desa belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan," kata Basuki.
Fraksi Demokrat Beri 6 Catatan
Sementara itu, Juru bicara Fraksi Partai Demokrat dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Jalan di Komisi V DPR, Irwan memberikan enam catatan terkait dengan RUU Jalan. Dan enam catatan tersebut berhasil masuk dalam klausa pasal-pasal RUU Jalan untuk disahkan menjadi UU.
