AALI
9675
ABBA
290
ABDA
6325
ABMM
1385
ACES
1345
ACST
190
ACST-R
0
ADES
3570
ADHI
825
ADMF
7550
ADMG
193
ADRO
2220
AGAR
362
AGII
1445
AGRO
1445
AGRO-R
0
AGRS
172
AHAP
70
AIMS
398
AIMS-W
0
AISA
174
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1120
AKRA
810
AKSI
690
ALDO
1350
ALKA
334
ALMI
290
ALTO
248
Market Watch
Last updated : 2022/01/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
505.56
-0.34%
-1.74
IHSG
6614.06
-0.47%
-30.99
LQ45
944.82
-0.34%
-3.20
HSI
24112.78
-0.44%
-105.25
N225
28257.25
-0.27%
-76.27
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,837
USD/IDR 14,330
Emas
836,902 / gram

RUU Jalan Disepakati Maju ke Sidang Paripurna, Ini Enam Catatan DPR

ECONOMICS
Kiswondari/Sindo
Kamis, 02 Desember 2021 06:45 WIB
Pemerintah dan DPR sepakat untuk membawa revisi Undang-Undang No. 38/2004 tentang Jalan (RUU Jalan) ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.
RUU Jalan Disepakati Maju ke Sidang Paripurna, Ini Enam Catatan DPR. (Foto: MNC Media)
RUU Jalan Disepakati Maju ke Sidang Paripurna, Ini Enam Catatan DPR. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah dan DPR sepakat untuk membawa revisi Undang-Undang No. 38/2004 tentang Jalan (RUU Jalan) ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Keputusan ini diambil setelah seluruh pasal yang dibahas sudah selesai dan dapat dimintakan ke dalam forum yang lebih besar.

"RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38/2004 tentang Jalan sudah kami ajukan sejak 2009, dan akhirnya bisa mendapatkan kesepakatan melalui Raker untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan sudah selesai di tingkat Panitia Kerja, dan siap dilakukan pengambilan keputusan di rapat paripurna terdekat," kata Ketua Komisi V DPR Lasarus dalam Raker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, RUU Jalan ini merupakan respons atas perkembangan kebutuhan hukum terkini dengan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena, ada beberapa hal substansial yang cukup penting dalam rangka pembangunan jalan yang berkeadilan baik nasional maupun daerah.

"Salah satunya, pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan dalam pembangunan jalan daerah oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada tingkat di atasnya secara hierarkis, apabila pemerintah daerah dan pemerintah desa belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan," kata Basuki.

Fraksi Demokrat Beri 6 Catatan

Sementara itu, Juru bicara Fraksi Partai Demokrat dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Jalan di Komisi V DPR, Irwan memberikan enam catatan terkait dengan RUU Jalan. Dan enam catatan tersebut berhasil masuk dalam klausa pasal-pasal RUU Jalan untuk disahkan menjadi UU.

"Fraksi Partai Demokat DPR RI telah secara konsisten mendorong agar revisi Undang-undang Tentang Jalan dapat menghadirkan perbaikan kualitas kehidupan rakyat, menyediakan aksesibilitas jalan yang aman, nyaman, berkeadilan bagi semua pihak," kata Irwan saat menyampaikan Pendapat Mini Fraksi.

Irwan menjelaskan, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Fraksi Partai Demokrat DPR RI telah meletakan dasar perencanaan pembangunan nasional terkait konektivitas antarpulau berbasis keunggulan wilayah masing-masing daerah. Melalui Pilar Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan salah satu fokus pada penguatan konektivitas nasional.

Dia melanjutkan, jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, mempunyai peran penting dalam mendukung konektivitas dan mobilitas dibidang ekonomi, sosial, dan budaya. Di mana perkembangannya harus dijamin negara agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah.

"Pembangunan jalan juga dapat memperkokoh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan ketahanan nasiona," imbuhnya.

Adapun enam catatan Fraksi Partai Demokrat, di antaranya:

1. Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian pada kondisi jalan di berbagai daerah yang perlu perbaikan dan penambahan jalan baru untuk konektivitas antar daerah dengan cara mempercepat mobilitas barang dan atau orang, menciptakan sistem logistik yang efisien, serta membuka akses yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia; terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan tetap memperhatikan pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

2. Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait untuk mengambil alih pelaksanaan urusan pembangunan jalan daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota juga Desa) termasuk memberikan dukungan anggaran pembangunan jalan daerah diluar dana transfer ke daerah dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sesuai dengan tanggung jawabnya.

3. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemerintah untuk menyediakan data base terintegrasi antara pusat dan daerah terkait peta jalan (road map) pengaturan jalan umum yang dapat diakses oleh publik. Hal itu sebagai upaya transparansi agar publik dapat mengetahui, mengontrol, dan memperhatikan standar kalayakan finansial dan fisik, serta  keamanan pembangunan jalan umum yang baik dan berlaku secara nasional.

4. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemerintah untuk mengupayakan pembebasan hak atas tanah masyarakat yang digunakan untuk kepentingan umum secara berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan bertanggungjawab.

5. Fraksi Partai Demokrat meminta agar pemerintah tidak memberikan dukungan jaminan pendanaan terhadap Badan Usaha Jalan Tol yang gagal mewujudkan tingkat kelayakan finansial jalan tol sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena tidak berkeadilan dan akan berpotensi membebani APBN dimasa akan datang.

6. Fraksi Partai Demokrat setuju bahwa Jalan Tol diselenggarakan untuk meningkatkan aksesibilitas daerah potensial, meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi barang dan jasa, meningkatkan pemerataan hasil pembangunan, dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Untuk itu, pemberlakuan Tarif Tol, evaluasi dan penyesuaian tarif Tol dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol.

"Berdasarkan 6 poin-poin catatan di atas, maka dengan ini Fraksi Partai Demokrat DPR RI dapat menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tersebut untuk disahkan pada tingkat selanjutnya," pungkas Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD