AALI
9325
ABBA
278
ABDA
0
ABMM
2410
ACES
735
ACST
202
ACST-R
0
ADES
6150
ADHI
800
ADMF
8200
ADMG
176
ADRO
3150
AGAR
322
AGII
2250
AGRO
760
AGRO-R
0
AGRS
112
AHAP
106
AIMS
254
AIMS-W
0
AISA
157
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1535
AKRA
1165
AKSI
272
ALDO
755
ALKA
292
ALMI
302
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/16 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
541.49
1.15%
+6.13
IHSG
7133.45
0.57%
+40.18
LQ45
1016.36
1.05%
+10.57
HSI
19830.52
-1.05%
-210.34
N225
28868.91
-0.01%
-2.87
NYSE
0.00
-100%
-15804.38
Kurs
HKD/IDR 190
USD/IDR 14,725
Emas
840,925 / gram

Satgas Covid-19 Sebut PPKM Setiap Daerah Berpotensi Naik Level

ECONOMICS
Binti Mufarida
Jum'at, 05 Agustus 2022 15:09 WIB
Per 2 Agustus Pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), resmi memperpanjang PPKM Levelling bagi wilayah Jawa - Bali yang berlaku 2 minggu
Satgas Covid-19 Sebut PPKM Setiap Daerah Berpotensi Naik Level (FOTO:MNC Media)
Satgas Covid-19 Sebut PPKM Setiap Daerah Berpotensi Naik Level (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyebut, tidak menutup kemungkinan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akan naik level. 

“Tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada kenaikan levelling PPKM pada setiap daerah saat evaluasi kedepannya,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito dikutip dari keterangan resminya, Jumat (5/8/2022).

Diketahui, per 2 Agustus Pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), resmi memperpanjang PPKM Levelling bagi wilayah Jawa - Bali yang berlaku 2 minggu dan Luar Jawa - Bali yang berlaku 1 bulan mendatang. Berdasarkan aturan tersebut, seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia kini berada di Level 1.

Wiku pun menjelaskan, level daerah berdasarkan pada indikator transmisi komunitas yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, dan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam menetapkan level PPKM. 

“Dimohon kepada seluruh komponen masyarakat termasuk pemerintah kabupaten/kota untuk disiplin terhadap protokol kesehatan dan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat,” Wiku. 

Perlu diperhatikan juga, kemungkinan terjadinya peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi. Diiringi dengan mobilitas yang tinggi pada masyarakat dapat berimbas pada peningkatan peluang penularan dan peningkatan kasus di kemudian hari.

Pemerintah pusat serta masyarakat akan terus mengevaluasi dan memonitor kinerja dari pemerintah daerah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan dari setiap warganya. Pemerintah Daerah diharapkan menggencarkan upaya vaksinasi untuk meningkatkan cakupan. Serta masyarakat harus disosialisasikan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) agar terhindar dari Covid-19 maupun penyakit menular lainnya.

“Oleh karena itu saya meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mampu meningkatkan cakupan vaksinasi daerahnya yang kedepannya akan selalu diupdate oleh pemerintah pusat, dan terus melakukan sosialisasi pentingnya PHBS kepada masyarakat untuk menjaga herd immunity tetap tinggi,” jelas Wiku.

(SAN)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD