AALI
8050
ABBA
222
ABDA
0
ABMM
805
ACES
1340
ACST
222
ACST-R
0
ADES
1825
ADHI
865
ADMF
8100
ADMG
154
ADRO
1290
AGAR
404
AGII
1190
AGRO
1445
AGRO-R
0
AGRS
300
AHAP
65
AIMS
374
AIMS-W
0
AISA
208
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
585
AKRA
3130
AKSI
476
ALDO
735
ALKA
234
ALMI
242
ALTO
374
Market Watch
Last updated : 2021/06/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
462.88
0.99%
+4.52
IHSG
6087.84
1.53%
+91.59
LQ45
868.47
1.11%
+9.54
HSI
28309.76
-0.63%
-179.24
N225
28884.13
3.12%
+873.20
NYSE
16411.98
1.66%
+268.03
Kurs
HKD/IDR 1,852
USD/IDR 14,400
Emas
823,703 / gram

Sebut Penerapan PPN Sembako Tak Adil, KSPI: Orang Kaya Diberi Relaksasi Pajak

ECONOMICS
Erfan Maruf
Jum'at, 11 Juni 2021 10:22 WIB
Pemerintah berikan relaksasi pajak seperti dan penjualan atas barang mewah (PPnBM), namun terapkan pajak bahan pokok yang bisa dikonsumsi masyarakat miskin.
KSP Kecam penerapan pajak sembako. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras rencana pemerintah yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako. Hal tersebut tak lain seperti sifat penjajah.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai penerapan PPN pada sembako yang merupakan kebutuhan pokok sangat tidak adil. Sebab, disaat orang kaya diberi relaksasi pajak termasuk produsen mobil pada jenis tertentu yang iberi Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga 0 persen, sebaliknya rakyat kecil, sekedar untuk makan saja, sembako dikenakan kenaikan pajak. 

"Sekali lagi, ini sifat kolonialisme. penjajah!" kata Iqbal dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (11/6).

Dia menegaskan, jika rencana menaikkan PPN sembako ini tetap dilanjutkan, kaum buruh akan menjadi garda terdepan dalam melakukan perlawanan. Baik secara aksi di jalanan maupun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi

Iqbal menilai rencana adanya kenaikan PPN berdampak pada harga yang barang akan naik. Hal ini akan merugikan masyarakat, terutama buruh, karena harga barang menjadi mahal. 

"Sudahlah kaum buruh terjadi PHK di mana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus law, nilai pesangon yang lebih kecil dari peraturan sebelumnya, dan pembayaran THR yang masih banyak dicicil, sekarang dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat kenaikan PPN,” pungkasnya. 

Sebelumnya, berencana mengenakan PPN pada bahan pokok seperti beras, daging hingga telur. Hal tersebut tertuang dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD