Avirista M/Kontributor
"Para kepala daerah harus menyiapkan BTT, dan ini harus konsultasi ke Kejari, obatnya berapa banyak, sehingga bupati walikota bisa menghitung obatnya dari yang disuplai oleh Kementerian Pertanian (Kementan), macam-macam obat-obatan ini harus dibutuhkan berapa lama masanya," ungkapnya.
Mantan menteri sosial ini juga mengharapkan pemerintah daerah masing-masing dapat melakukan pemetaan wilayah yang memiliki status bebas, tertular, dan terduga berdasarkan kecamatan atau desa. Hal ini penting agar dapat dilakukan langkah preventif dan percepatan di masing-masing wilayah dengan status tersebut.
"Kami minta para kepala daerah bupati wali kota melakukan pendataan jumlah hewan rentan PMK, berbasis desa untuk persiapan vaksinasi hewan ternak," kata dia.
Terakhir Khofifah juga telah menyiapkan sejumlah tenaga kesehatan (nakes) baik dari dokter hewan maupun paramedis veteriner. Jumlah tersebut disiapkan demi melakukan pengobatan hewan - hewan yang terkena PMK.
"Total ada 950 dokter hewan dan 1.500 paramedis veteriner yang kita siapkan untuk mengantisipasi dan mengobati hewan yang sudah tertular PMK, sekaligus pelaksanaan vaksinasi massal," pungkasnya.
