AALI
8050
ABBA
222
ABDA
0
ABMM
805
ACES
1340
ACST
222
ACST-R
0
ADES
1825
ADHI
865
ADMF
8100
ADMG
154
ADRO
1290
AGAR
404
AGII
1190
AGRO
1445
AGRO-R
0
AGRS
300
AHAP
65
AIMS
374
AIMS-W
0
AISA
208
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
585
AKRA
3130
AKSI
476
ALDO
735
ALKA
234
ALMI
242
ALTO
374
Market Watch
Last updated : 2021/06/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
462.88
0.99%
+4.52
IHSG
6087.84
1.53%
+91.59
LQ45
868.47
1.11%
+9.54
HSI
28309.76
-0.63%
-179.24
N225
28884.13
3.12%
+873.20
NYSE
16411.98
1.66%
+268.03
Kurs
HKD/IDR 1,852
USD/IDR 14,400
Emas
823,703 / gram

Sembako hingga Sekolah Bakal Kena Pajak, Ekonom: Pemerintah Akan Bijak

ECONOMICS
Shelma Rachmahyanti/Sindo
Kamis, 10 Juni 2021 14:52 WIB
Pemerintah berencana melakukan revisi aturan perpanjakan, salah satunya yang jadi sorotan pengenaan PPN pada bahan sembako hingga sekolah swasta.
Sembako hingga Sekolah Bakal Kena Pajak, Ekonom: Pemerintah Akan Bijak (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah berencana melakukan revisi aturan perpanjakan, salah satunya yang jadi sorotan pengenaan Pajak Penambahan Nilai (PPN) pada bahan sembako hingga sekolah swasta.

Menurut Ekonom Center of Reform on Economics, Piter Abdullah, pemerintah tidak akan serta merta langsung menerapkan pengenaan PPN pada obyek pajak baru, tetapi secara bertahap dan akan dilakukan secara bijak.

“Rencana perubahan kebijakan perpajakan harus dilihat secara menyeluruh, bukan dilihat parsial satu persatu,” katanya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (10/6/2021) di Jakarta.

Lanjut Piter, reformasi perpajakan merupakan amanah yang harus dilakukan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Reformasi perpajakan ini tidak untuk dilakukan segera di tahun ini atau tahun depan. Akan tetapi, menyesuaikan juga dengan proses pemulihan ekonomi,” ujar dia.

Sementara itu, dia menjelaskan, rencana reformasi perpajakan tersebut baru akan dibahas oleh DPR dan akan masih banyak perubahan serta perdebatan.

“Sebaiknya kita tetap meyakini bahwa pemerintah akan bijak dalam menetapkan berbagai perubahan perpajakan,” tutup Ekonom CORE tersebut. 

Pemerintah saat ini sedang merevisi aturan terkait aturan perpanjakan, selain kebutuhan bahan pokok akan kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kali ini sekolah swasta, paud dan jasa bimbingan belajar (bimbel) akan juga dikenakan PPN.
Hal tersebut tertuang dalam draft Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Adapun ketentuan dalam Pasal 4A dihapus dalam draft tersebut. Pada Pasal 4A Ayat 3, jasa pendidikan dihapus dari jasa yang tidak dikenakan PPN. Artinya, jasa pendidikan akan dikenai pajak.


"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sebagai berikut akan dihapus," tulis draf aturan tersebut.  (RAMA)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD