AALI
9675
ABBA
292
ABDA
6325
ABMM
1390
ACES
1350
ACST
190
ACST-R
0
ADES
3490
ADHI
830
ADMF
7575
ADMG
194
ADRO
2220
AGAR
362
AGII
1445
AGRO
1435
AGRO-R
0
AGRS
164
AHAP
69
AIMS
376
AIMS-W
0
AISA
174
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1120
AKRA
805
AKSI
690
ALDO
1340
ALKA
334
ALMI
290
ALTO
228
Market Watch
Last updated : 2022/01/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
502.99
-0.85%
-4.31
IHSG
6584.67
-0.91%
-60.37
LQ45
940.59
-0.78%
-7.43
HSI
24129.48
-0.37%
-88.55
N225
28257.25
-0.27%
-76.27
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,837
USD/IDR 14,330
Emas
836,852 / gram

Sembako hingga Sekolah Bakal Kena Pajak, Ekonom: Pemerintah Akan Bijak

ECONOMICS
Shelma Rachmahyanti
Kamis, 10 Juni 2021 14:52 WIB
Pemerintah berencana melakukan revisi aturan perpanjakan, salah satunya yang jadi sorotan pengenaan PPN pada bahan sembako hingga sekolah swasta.
Sembako hingga Sekolah Bakal Kena Pajak, Ekonom: Pemerintah Akan Bijak (FOTO: MNC Media)
Sembako hingga Sekolah Bakal Kena Pajak, Ekonom: Pemerintah Akan Bijak (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah berencana melakukan revisi aturan perpanjakan, salah satunya yang jadi sorotan pengenaan Pajak Penambahan Nilai (PPN) pada bahan sembako hingga sekolah swasta.

Menurut Ekonom Center of Reform on Economics, Piter Abdullah, pemerintah tidak akan serta merta langsung menerapkan pengenaan PPN pada obyek pajak baru, tetapi secara bertahap dan akan dilakukan secara bijak.

“Rencana perubahan kebijakan perpajakan harus dilihat secara menyeluruh, bukan dilihat parsial satu persatu,” katanya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (10/6/2021) di Jakarta.

Lanjut Piter, reformasi perpajakan merupakan amanah yang harus dilakukan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Reformasi perpajakan ini tidak untuk dilakukan segera di tahun ini atau tahun depan. Akan tetapi, menyesuaikan juga dengan proses pemulihan ekonomi,” ujar dia.

Sementara itu, dia menjelaskan, rencana reformasi perpajakan tersebut baru akan dibahas oleh DPR dan akan masih banyak perubahan serta perdebatan.

“Sebaiknya kita tetap meyakini bahwa pemerintah akan bijak dalam menetapkan berbagai perubahan perpajakan,” tutup Ekonom CORE tersebut. 

Pemerintah saat ini sedang merevisi aturan terkait aturan perpanjakan, selain kebutuhan bahan pokok akan kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kali ini sekolah swasta, paud dan jasa bimbingan belajar (bimbel) akan juga dikenakan PPN.
Hal tersebut tertuang dalam draft Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Adapun ketentuan dalam Pasal 4A dihapus dalam draft tersebut. Pada Pasal 4A Ayat 3, jasa pendidikan dihapus dari jasa yang tidak dikenakan PPN. Artinya, jasa pendidikan akan dikenai pajak.


"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sebagai berikut akan dihapus," tulis draf aturan tersebut.  (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD