AALI
9650
ABBA
294
ABDA
6325
ABMM
1395
ACES
1345
ACST
190
ACST-R
0
ADES
3600
ADHI
810
ADMF
7575
ADMG
193
ADRO
2210
AGAR
362
AGII
1445
AGRO
1440
AGRO-R
0
AGRS
165
AHAP
69
AIMS
376
AIMS-W
0
AISA
173
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1120
AKRA
805
AKSI
690
ALDO
1360
ALKA
334
ALMI
290
ALTO
228
Market Watch
Last updated : 2022/01/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
501.07
-1.23%
-6.23
IHSG
6565.65
-1.19%
-79.40
LQ45
936.91
-1.17%
-11.10
HSI
24129.48
-0.37%
-88.55
N225
28257.25
-0.27%
-76.27
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,837
USD/IDR 14,330
Emas
836,852 / gram

Tak Hanya Sembako, Sekolah Swasta, Paud dan Bimbel Bakal Kena Pajak

ECONOMICS
Rina Anggraeni
Kamis, 10 Juni 2021 12:13 WIB
Pemerintah saat ini sedang merevisi aturan terkait aturan perpanjakan, selain kebutuhan bahan pokok akan kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Tak Hanya Sembako, Sekolah Swasta, Paud dan Bimbel Bakal Kena Pajak (FOTO: MNC Media)
Tak Hanya Sembako, Sekolah Swasta, Paud dan Bimbel Bakal Kena Pajak (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah saat ini sedang merevisi aturan terkait aturan perpanjakan, selain kebutuhan bahan pokok akan kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kali ini sekolah swasta, paud dan jasa bimbingan belajar (bimbel) akan juga dikenakan PPN.

Hal tersebut tertuang dalam draft Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Adapun ketentuan dalam Pasal 4A dihapus dalam draft tersebut. Pada Pasal 4A Ayat 3, jasa pendidikan dihapus dari jasa yang tidak dikenakan PPN. Artinya, jasa pendidikan akan dikenai pajak.


"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sebagai berikut akan dihapus," tulis aturan yang dikutip SINDOnews di Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa yakni:
- Jasa pelayanan kesehatan medis, 
- Jasa pelayanan sosial, 
- Jasa pengiriman surat dengan perangko, 
- Jasa keuangan,
- Jasa asuransi, 
- Jasa keagamaan; dan 
- Jasa pendidikan;


Saat ini, tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen (lima persen) dan paling tinggi 15 persen (lima belas persen).

Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD