AALI
8900
ABBA
230
ABDA
7075
ABMM
845
ACES
1415
ACST
252
ACST-R
0
ADES
1915
ADHI
1005
ADMF
8250
ADMG
163
ADRO
1315
AGAR
422
AGII
1125
AGRO
1135
AGRO-R
0
AGRS
470
AHAP
68
AIMS
380
AIMS-W
0
AISA
238
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
595
AKRA
3200
AKSI
535
ALDO
930
ALKA
244
ALMI
250
ALTO
382
Market Watch
Last updated : 2021/06/11 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
482.65
-0.44%
-2.14
IHSG
6095.50
-0.2%
-12.04
LQ45
901.64
-0.42%
-3.77
HSI
28842.13
0.36%
+103.25
N225
28948.73
-0.03%
-9.83
NYSE
0.00
-100%
-16620.00
Kurs
HKD/IDR 1,826
USD/IDR 14,188
Emas
866,552 / gram

Tak Hanya Sembako, Sekolah Swasta, Paud dan Bimbel Bakal Kena Pajak

ECONOMICS
Rina Anggraeni/Sindonews
Kamis, 10 Juni 2021 12:13 WIB
Pemerintah saat ini sedang merevisi aturan terkait aturan perpanjakan, selain kebutuhan bahan pokok akan kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Tak Hanya Sembako, Sekolah Swasta, Paud dan Bimbel Bakal Kena Pajak (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah saat ini sedang merevisi aturan terkait aturan perpanjakan, selain kebutuhan bahan pokok akan kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kali ini sekolah swasta, paud dan jasa bimbingan belajar (bimbel) akan juga dikenakan PPN.

Hal tersebut tertuang dalam draft Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Adapun ketentuan dalam Pasal 4A dihapus dalam draft tersebut. Pada Pasal 4A Ayat 3, jasa pendidikan dihapus dari jasa yang tidak dikenakan PPN. Artinya, jasa pendidikan akan dikenai pajak.


"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sebagai berikut akan dihapus," tulis aturan yang dikutip SINDOnews di Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa yakni:
- Jasa pelayanan kesehatan medis, 
- Jasa pelayanan sosial, 
- Jasa pengiriman surat dengan perangko, 
- Jasa keuangan,
- Jasa asuransi, 
- Jasa keagamaan; dan 
- Jasa pendidikan;


Saat ini, tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen (lima persen) dan paling tinggi 15 persen (lima belas persen).

Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD