AALI
8225
ABBA
550
ABDA
0
ABMM
1295
ACES
1300
ACST
244
ACST-R
0
ADES
2820
ADHI
895
ADMF
7675
ADMG
216
ADRO
1345
AGAR
368
AGII
1305
AGRO
2290
AGRO-R
0
AGRS
244
AHAP
70
AIMS
338
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
600
AKRA
3870
AKSI
424
ALDO
720
ALKA
234
ALMI
238
ALTO
322
Market Watch
Last updated : 2021/09/21 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
453.05
-0.47%
-2.15
IHSG
6060.76
-0.26%
-15.56
LQ45
851.73
-0.36%
-3.10
HSI
24221.54
0.51%
+122.40
N225
29839.71
-2.17%
-660.34
NYSE
16168.17
-1.78%
-292.18
Kurs
HKD/IDR 1,827
USD/IDR 14,235
Emas
805,555 / gram

Serapan Anggaran KKP Rendah, Pengamat: Berpotensi Gagalkan Pemulihan Ekonomi Nelayan

ECONOMICS
Tia Komalasari/IDXChannel
Selasa, 08 Juni 2021 16:30 WIB
Dari belanja tersebut, program budidaya perikanan hanya berhasil menyerap anggaran sebesar Rp 193 miliar dari pagu Rp 1,1 triliun.
Serapa anggaran KKP masih rendah yaitu 24 persen. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Serapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan pada APBN 2021 yang sangat rendah akan berimplikasi pada gagalnya upaya pemerintah melalui APBN memberikan stimulus pada pemulihan ekonomi nasional sektor perikanan. Untuk itu, perlu ada langkah terobosan dan antispasi agar spending atau serapan anggaran Kementerian kelautan dan perikanan dapat ditingkatkan terutama dalam periode 3 bulan ini.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa sampai dengan 1 Juni 2021, realisasii anggaran KKP sangat rendah yaitu hanya 24,07%. “Dari Pagu Rp 6,5 triliun, KKP hanya mampu belanja sebanyak Rp 1,5 triliun atau sekitar 24,04%”  kata Abdi, Selasa (8/6/2021). 


Dari belanja tersebut, program budidaya perikanan hanya berhasil menyerap anggaran sebesar Rp 193 miliar dari pagu Rp 1,1 triliun. “Ini ironis dan tidak sejalan dengan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan sektor budidaya di masa kepemimpinan Menteri Trenggono” kata Abdi.  

Dirinya mengkhawatirkan bahwa kondisi ini akan mengakibatkan upaya peningkatan produksi perikanan, pengurangan kemiskinan nelayan tidak akan mencapai sasaran. “Belanja sektor kelautan dan perikanan ini sangat penting menstimulus ekonomi masyarakat nelayan, pembudidaya dan petambak garam terutama dalam hal penyediaan infrastruktur guna mendukung produksi” kata Abdi. 

Sementara itu, Peneliti DFW Indonesia, Muhamad Arifuddin mengatakan bahwa templete program dan anggaran setiap tahun di KKP tidak pernah berubah sehingga serapan anggaran semestinya bisa lebih ditingkatkan. “Templetenya sudah pakem sehingga agak mengherankan jika realisasi anggaran KKP sampai dengan saat ini masih sangat rendah” kata Arif. 

Pihaknya menyarankan agar Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan perhatian penuh pada langkah-langkah percepatan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis. “Dalam berbagai kesempatan Menteri Kelautan sudah menetapkan budidaya sebagai core program, tapi sampai dengan Junii 2021 belum ada hal signifikan yang dikerjakan untuk mendukung budiddaya perikanan dalam realisasi APBN KKP” kata Arif.

Sejauh ini, pihaknya belum melihat pogress dari rencana KKP dalam mengembangkan areal tambak sejauh 200.000 ha yang telah dicanangkan pada awal tahun 2021. “Lokasi pengembangan tambak 200.000 ha belum ada dalam budget planning KKP, sehingga ini akan menjadi pertanyaan publik, bagaimana mau genjot produksi bududaya jika lahan dan lokasi belum defnitif” kata Arif. Dirinya berharap agar Menteri Kelautan bisa segera menyampaikan ke publik, apa rencana aksi yang akan dilakukan KKP untuk merealisasikan peningkatan produksi budidaya secara detil. “Perjalanan APBN 2021 sudah satu semester, tapi belanja untuk budidaya perikanan masih rendah dan memprihatinkan” kata Arif. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD