AALI
9800
ABBA
188
ABDA
0
ABMM
2360
ACES
780
ACST
170
ACST-R
0
ADES
7375
ADHI
815
ADMF
8100
ADMG
177
ADRO
2970
AGAR
318
AGII
1950
AGRO
765
AGRO-R
0
AGRS
122
AHAP
57
AIMS
254
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1640
AKRA
1060
AKSI
294
ALDO
855
ALKA
294
ALMI
292
ALTO
228
Market Watch
Last updated : 2022/06/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
544.03
0.56%
+3.01
IHSG
7042.94
0.64%
+44.67
LQ45
1018.99
0.57%
+5.77
HSI
21719.06
2.09%
+445.19
N225
26491.97
1.23%
+320.72
NYSE
14402.12
0.34%
+49.32
Kurs
HKD/IDR 1,889
USD/IDR 14,845
Emas
873,761 / gram

Sikapi Kepala Daerah Revisi UMP DKI Jakarta, Ini Kata Kemendagri

ECONOMICS
Carlos Roy Fajarta Barus
Rabu, 22 Desember 2021 19:01 WIB
Kemendari akan melakukan rapat dengan Kemenaker mengenai keputusan UMP DKI Jakarta.
Kemendari akan melakukan rapat dengan Kemenaker mengenai keputusan UMP DKI Jakarta. (Foto:MNC Media)
Kemendari akan melakukan rapat dengan Kemenaker mengenai keputusan UMP DKI Jakarta. (Foto:MNC Media)

IDXChannel - Polemik keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memutuskan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen.

Hal tersebut kemudian menjadi polemik dan dipersoalkan oleh pengusaha di ibukota Jakarta karena perhitungan kenaikan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan landasan hukum kelapa daerah dalam menetapkan Upah Minimum (UM).

"Kepala daerah melanggar PP Nomor 36 tentang UU pengupahan, apakah Kemendagri akan memberikan sanksi itu tunggu dulu nanti itu Kementerian Ketenagakerjaan, kita rapat dulu. Nanti disampaikan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro, Rabu (22/12/2021) kepada awak media.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyebutkan kebijakan dirinya mengubah besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen sebagai wujud memberikan rasa keadilan  bagi masyarakat di tengah perkembangan ekonomi yang lebih baik.

Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan saat di doorstop awak media usai melepas delegasi PWNU DKI Jakarta di pendopo Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Senin (20/12/2021) sore.

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD