"Tapi kalau memang kita membutuhkan yah terbuka, tetapi duduk dengan data yang sama, bukan masing-masing mempresentasikan data," kata dia.
"Karena itu kita mesti pikir ulang kebutuhan gerbongnya berapa. saya menolak impor kalau ternyata di mark up, saya akan minta BPKP audit ulang," sambungnya.
Terkait produksi di dalam negeri, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA mengaku belum siap memasok jumlah KRL sesuai kebutuhan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Pasalnya, produksi gerbong transportasi massal itu membutuhkan waktu yang lama.
(FRI)