Febrina Ratna
IDXChannel - Arsjad Rasjid, Ketua Kadin Indonesia dan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) mendesak Amerika Serikat (AS) untuk bersikap lebih adil dalam memberi subsidi hijau bagi mineral untuk kendaraan listrik. Hal itu sejalan dengan rencana negara Paman Sam menerbitkan aturan subsidi yang mendukung teknologi hijua.
Pemerintah AS akan menerbitkan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan EV di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi dalam beberapa minggu kedepan. Undang-undang ini mencakup $370 miliar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih.
Namun, baterai yang mengandung komponen sumber Indonesia dikhawatirkan tetap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Rate (IRA) secara penuh, karena Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan dominasi perusahaan China dalam industri nikel.
Arsjad pun menyampaikan keprihatinan atas ‘pengucilan’ terhadap mineral kritis Indonesia dari paket subsidi Amerika Serikat untuk teknologi hijau.
Indonesia Sebagai Pemasok Nikel untuk Industri Kendaraan Listrik Amerika Serikat
Arsjad yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur Indika Energy, menegaskan Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan Amerika Serikat akan kendaraan listrik dan baterai. Pasalnya, Indonesia memiliki sepertiga dari total cadangan nikel dunia yang menempatkan Indonesia pada posisi pertama. Nikel menjadi bahan yang penting untuk produksi baterai kendaraan listrik.
