Sri Mulyani menerangkan, dalam Rapat Kerja Nasional Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPDLH) 2022 yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran Menteri pada 21 Desember 2022, Jokowi menyampaikan agar anggaran yang ada pada BPDLH difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak nyata pada Indonesia dan dunia.
"Presiden juga memberikan arahan mengenai pengelolaan sampah. Terkait hal ini, terdapat beberapa program yang sudah dilakukan, seperti tipping fee dan offtaker energi," kata dia.
Di dalam penyusunan APBN, lanjut Sri, anggaran terkait perubahan iklim juga sudah diberi tagging yang aktivitasnya beragam dan tersebar di beberapa kementerian/lembaga dengan kontribusi Rp97 triliun.
"Saya harapkan kerja sama yang apik terjalin antara seluruh pihak baik publik maupun privat, pusat maupun daerah dalam pengelolaan isu perubahan iklim ini," tutur Sri. (NIA)