Anggie Ariesta
Dari sisi penerimaan negara, Sri Mulyani menjelaskan adanya potensi tekanan yang membuat realisasinya diperkirakan hanya mencapai Rp2.865,5 triliun dari target Rp3.005,1 triliun. Tekanan ini disebabkan oleh tidak berlakunya kenaikan tarif PPN 12 persen secara umum dan dividen BUMN yang kini tidak lagi masuk ke dalam APBN di pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kedua masalah tersebut, menurut dia, berpotensi mengurangi penerimaan negara sebesar Rp150 triliun, dengan rincian Rp70 triliun dari PPN 12 persen yang hanya berlaku untuk barang mewah dan kekurangan Rp80 triliun akibat dividen BUMN kini sepenuhnya masuk ke kas Danantara.
"Plus ditambah adanya restitusi dan sebagainya serta dari efek penurunan harga komoditas, seperti batu bara atau barang kena pajak lainnya yang itu di UU HPP. Itu semua masuk postur penerimaan yang tadi lebih rendah dari target yang pernah kita sampaikan," ujar Sri Mulyani.
Di sisi lain, Sri Mulyani melanjutkan, terdapat kebutuhan mendesak dari Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan berbagai program prioritasnya melalui anggaran belanja negara. Hal ini membuat potensi anggaran belanja mengalami penyesuaian yang lebih sedikit dibandingkan upaya mengimbangi pelemahan penerimaan negara.
