Anggie Ariesta
Sri Mulyani memperkirakan belanja negara sampai akhir tahun akan sebesar Rp3.527,5 triliun, sedikit lebih rendah dari target dalam APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.
"Sebetulnya kalau kita enggak melakukan efisiensi sementara Presiden ada program-program prioritas yang beliau lihat lebih strategis harusnya defisitnya naik lebih tinggi lagi, Pak," kata Sri Mulyani.
Oleh sebab itu, pemerintah melakukan buka blokir anggaran efisiensi sebagai upaya agar belanja negara tidak membengkak. Caranya adalah dengan menyesuaikan kebutuhan Presiden pada setiap rapat terbatas (ratas), dan tanpa harus melaporkan ke DPR karena mekanisme fleksibilitasnya sudah diatur dalam Undang-Undang APBN 2024 Pasal 20 ayat 1 huruf H.
"Jadi dari sisi kekuatan hukum sama, yang satu inpres tertulis karena seluruhnya, sedangkan yang belanja tergantung Presiden putuskan, oh kita ratas misal koperasi, maka dialokasikan segini, untuk rumah ditambah segini, ditambah MBG dilakukan, itu dilakukan sesuai arahan Presiden," kata Sri Mulyani.
Dia menegaskan, pembukaan blokir anggaran ini didasarkan pada notulen rapat terbatas.
"Pasti ada notulennya, kami tidak mungkin buka blokir karena saya pun sebagai Menteri Keuangan tidak memiliki kewenangan, makanya harus ada notulis dari Presiden itu biasanya melalui rapat terbatas (ratas)," katanya.
(Dhera Arizona)
