Sri Mulyani Pamer ke DPR Rapor Keuangan Pemerintah Raih WTP 6 Tahun Beruntun

IDXChannel - Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertuanggungjawaban atas Pelaksanaan (RUU P2) APBN pada Tahun Anggaran (TA) 2021 mencerminkan sebuah proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR sebagai wakil rakyat sesudah melalui proses audit yang dilakukan oleh BPK. 

"Atas nama pemerintah, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR atas dukungan dan kerja sama yang sangat baik dalam proses akuntabilitas publik ini," ujar Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Jakarta, Selasa (6/9/2022). 

Baca Juga:

Sri Mulyani Sebut Ekonomi Dunia Kacau Balau, Bagaimana Kondisi RI?

Dia mengatakan, pembahasan RUU P2 APBN TA 2021 telah mengikuti aturan dan proses legislasi DPR. Dalam pembahasan RUU tersebut, pemerintah menerima catatan, masukan, dan berbagai macam koreksi dari seluruh fraksi DPR untuk perbaikan dan efektivitas pengelolaan APBN yang akan terus dipelajari secara seksama dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya sejak tahun 2016, pemerintah berhasil mempertahankan status WTP meskipun dihadapkan pada berbagai situasi dan tantangan yang sangat luar biasa, extraordinary, unprecedented, dan tidak mudah," ungkap Sri Mulyani.  

Baca Juga:

Sri Mulyani Sebut PNS Bekerja hingga Tengah Malam, Adakah Insentif Tambahan?

Dia menguraikan, perbaikan akuntabilitas pengelolaan APBN akan terus dilakukan melalui sinergi di internal pemerintah, khususnya dalam meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. 

Baca Juga:

Sri Mulyani Tetapkan Target Penerimaan Pajak di Atas Rp2.000 Triliun Pada 2023

Pemerintah akan melakukan pendampingan dan asistensi khususnya untuk Kementerian dan Lembaga yang laporan keuangannya masih belum mendapatkan opini WTP sebagaimana rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPR.

"Berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas LKPP TA 2021, pemerintah telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan terus berkomitmen untuk menyelesaikan semua rekomendasi BPK," katanya. 

"Pemerintah telah menyusun dan menyampaikan rencana aksi yang terinci dan terukur atas seluruh rekomendasi BPK, melakukan monitoring dan melaporkan kemajuan penyelesaian kepada BPK secara berkala," tandas Sri Mulyani. (FAY)