Michelle Natalia
Pemerintah Indonesia, kata dia, secara proaktif telah melaksanakan berbagai langkah kebijakan guna mendorong partisipasi swasta dalam agenda perubahan iklim global, termasuk memperkenalkan berdirinya pasar karbon pada tanggal 26 September 2023 yang lalu.
"Proses transisi energi tersebut hendaknya memenuhi aspek adil dan terjangkau bagi semua pihak, termasuk bagi perekonomian nasional yang harus tetap terus bertumbuh untuk mencapai posisi sebagai negara maju. Untuk itu, komitmen dukungan pendanaan dari internasional dan swasta perlu segera direalisasikan," katanya.
Dia juga menjelaskan bahwa dalam kancah global, khususnya forum G20 tahun lalu, Indonesia telah memperkenalkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai bentuk blended finance menuju transisi energi bersih di Indonesia.
Selain itu, Indonesia sebagai ASEAN Chairman tahun 2023 ini juga telah mengeluarkan ASEAN Green Taxonomy versi 2, yang memasukkan penghentian awal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai jenis investasi hijau.
"Saat ini, berbagai komitmen internasional termasuk dari Climate Investment Fund (CIF) sebesar USD500 juta, dan Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar USD20 miliar belum dapat direalisasikan sepenuhnya," kata Sri.
