Anggie Ariesta
IDXChannel – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan delapan strategi jangka menengah yang akan menjadi pilar utama dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026.
Strategi ini dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial, serta mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
Delapan strategi tersebut mencakup Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Program Makan Bergizi Gratis, Program Pendidikan, Program Kesehatan, Pembangunan Desa Koperasi dan UMKM, Pertahanan Semesta, serta Akselerasi Investasi dan Perdagangan.
"Untuk ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas dan menjaga stabilitas harga pangan, APBN 2026 difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi padi, jagung, susu, daging dan mengurangi ketergantungan import pangan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR perkembangan APBN, Selasa (20/5/2025).
Untuk mencapai ketahanan pangan, APBN 2026 akan difokuskan untuk meningkatkan produksi domestik padi, jagung, susu, dan daging, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.
Upaya ini akan diperkuat dengan dukungan fiskal untuk subsidi pupuk, bantuan alat mesin pertanian, perluasan lahan, penyediaan benih unggul, dan penguatan peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga.
Pemerintah juga akan berupaya meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mendorong akses pembiayaan dan penguatan lumbung pangan.
Dalam bidang energi, pemerintah bertekad mewujudkan ketahanan energi melalui peningkatan lifting minyak dan gas, menjaga stabilitas harga, serta mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
Program transisi energi seperti B40 menuju B50 akan didukung secara fiskal, termasuk investasi pada infrastruktur dan distribusi bahan bakar nabati, serta pengembangan ekosistem EBT seperti tenaga surya, hidro, panas bumi, dan teknologi pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy).
"Berbagai program seperti melanjutkan program B40 menuju transisi B50 ditopang dengan dukungan fiskal," ujar Menkeu.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diperkuat efektivitasnya untuk membangun generasi sehat dan produktif sejak dini.
Program ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan gizi, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal dan membangkitkan ekonomi daerah. Pada 2026, MBG ditargetkan dapat melayani 82,9 juta potensi penerima manfaat melalui 30 ribu unit pelayanan, dengan menjaga kualitas makanan dan akuntabilitas melalui keterlibatan lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan komunitas lokal.
"Kualitas makanan harus terus dijaga semakin baik. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan komunitas lokal untuk menjaga efektivitas, akuntabilitas, dan memaksimalkan multiplier atau efek pengganda di bidang ekonomi," kata dia.
Sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas. Pemerintah berupaya menghadirkan pendidikan bermutu dan berdaya saing melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana-prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini dan perguruan tinggi, serta penguatan kualitas tenaga pengajar dan pendidikan vokasi.
"Tahun 2026, anggaran pendidikan diperkirakan akan mencapai Rp727 triliun hingga Rp761 triliun," kata Sri Mulyani.
Di bidang kesehatan, pemerintah akan meningkatkan pelayanan berkualitas melalui penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peningkatan akses layanan kesehatan. Anggaran kesehatan di 2026, yang diperkirakan antara Rp181 triliun hingga Rp228 triliun, akan diarahkan untuk pemeriksaan kesehatan gratis, akselerasi penurunan stunting, penanganan penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, dan penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.
Pembangunan desa dan pemberdayaan koperasi serta UMKM akan diperkuat sebagai upaya menghapus kemiskinan, memperluas lapangan kerja, mengakselerasi ketahanan pangan, dan mewujudkan kesejahteraan. Ini akan direalisasikan melalui akselerasi desa mandiri dan penguatan koperasi di tingkat desa/kelurahan, termasuk pembentukan Koperasi Merah Putih.
Selain itu, perkuatan pertahanan semesta menjadi fondasi penting bagi kemandirian ekonomi, sosial, dan politik.
Upaya menuju minimum essential force akan ditempuh melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan memberdayakan industri strategis dalam negeri, memperkuat komponen cadangan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi, dan memperkuat keamanan siber.
Strategi kedelapan adalah akselerasi investasi dan peningkatan daya saing dalam perdagangan ekonomi global. Pemerintah akan membentuk Danantara untuk meningkatkan sinergi dan daya tarik BUMN Indonesia.
Danantara, sesuai arahan Presiden Prabowo, akan dikelola secara profesional dan akuntabel, bertugas memperbaiki operasional BUMN, meningkatkan kualitas investasi, dan mengelola aset negara secara terintegrasi.
Sebagai pengelola investasi aset dan dana pemerintah, Danantara akan mengakselerasi investasi produktif, menarik investasi swasta nasional maupun internasional, dengan fokus pada hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tinggi, energi terbarukan, infrastruktur digital, industri hulu strategis, dan ketahanan pangan.
