Selain BBM dan LPG, kata Bahlil, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp90,22 triliun untuk subsidi listrik, naik dari pagu 2024 sebesar Rp73,24 triliun. Alokasi tersebut sudah mencakup sisa kurang bayar tahun 2023 yang di-carry over sebesar Rp2,02 triliun.
"Kenaikan tersebut didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di tahun 2024 menjadi 42,08 juta di tahun 2025," kata eks Ketua Umum HIPMI itu.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman menyampaikan pentingnya penargetan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran. "Kita harus fokus pada masyarakat di wilayah Indonesia Timur dan pedalaman Kalimantan yang memang sangat membutuhkan subsidi energi," katanya.
Selain itu, Maman juga menekankan perlunya perbaikan data penerima subsidi agar tidak ada lagi masyarakat mampu yang menikmati subsidi, sehingga anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien.
(Rahmat Fiansyah)