Yuwantoro Winduajie
Di sisi lain, kebijakan untuk menaikkan harga BBM dinilai sebagai langkah yang sensitif karena akan berdampak luas terhadap sektor ekonomi, mulai dari transportasi, logistik, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam kondisi dilematis ini, Dipo menilai realokasi anggaran dapat menjadi opsi paling rasional dibandingkan menaikkan harga BBM secara langsung.
“Paling benar harusnya ya realokasi anggaran. Karena kalau menaikkan harga BBM itu terlalu sensitif, ekonomi bisa jebol. Kalau dia naikin Pertamax okelah ya, asal tidak terlalu banyak. Jangan sampai orang pindah ke BBM (subsidi) jadi apa yang perlu dilakukan untuk manage ya harus relokasi anggaran,” kata dia.
Ia menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah yang menyedot anggaran besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Program itu perlu dievaluasi efektivitasnya terutama dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Pemerintah harus melihat item-item besar. MBG harus dievaluasi karena itu cukup besar. Jadi dari hampir 50 persen APBN 2026 itu dari delapan program prioritas, seperti MBG, Koperasi Merah Putih, program kesehatan, dan lain-lain,” ujarnya.
