Anggie Ariesta
IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi anggaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp10,7 triliun hingga 28 Februari 2025.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengungkapkan, angka tersebut terdiri dari subsidi energi Rp10,6 triliun dan subsidi non-energi Rp53,6 miliar.
"Untuk subsidi dan kompensasi, pembayarannya Rp10,7 triliun. Namun, kalau kita lihat volume dari berbagai macam barang yang mendapatkan subsidi, ini volumenya rata-rata meningkat," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Salah satu peningkatan terjadi pada pemanfaatan BBM bersubsidi, yang telah mencapai 1,48 juta kiloliter (KL) dalam dua bulan pertama 2025. Angka ini naik 1,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 1,46 juta KL.
Namun, realisasi LPG 3 kg mengalami penurunan tipis 0,7 persen, dari 693,9 juta kg pada 2024 menjadi 689,1 juta kg. Sementara itu, listrik bersubsidi terus meningkat dengan total pelanggan mencapai 41,8 juta, naik 4,3 persen dibandingkan 2024 yang hanya 40,1 juta pelanggan.
Pemerintah juga telah menjalankan Program Diskon Listrik 50 persen yang pada Januari dinikmati oleh 71,1 juta pelanggan dan pada Februari oleh 64,8 juta pelanggan. Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini masih dalam estimasi, namun diproyeksikan mencapai Rp13,6 triliun.
Subsidi Non Energi
Di sektor pertanian, subsidi pupuk menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga Februari 2025, pemerintah telah menyalurkan 1,3 juta ton pupuk bersubsidi, naik 49,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 0,87 juta ton.
Menurut Suahasil, lonjakan ini terjadi karena adanya perubahan kebijakan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menata ulang skema penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih banyak petani yang mendapat manfaat.
"Ini adalah karena ada perubahan kebijakan yang digiring oleh Pak Presiden dan Pak Menteri Pertanian untuk menata ulang penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga dalam dua bulan pertama bisa disalurkan lebih banyak pupuk untuk kelompok petani kita," tutur Suahasil.
Pada 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp394,3 triliun untuk subsidi dan kompensasi dalam APBN 2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi subsidi dan kompensasi pada 2024 yang sebesar Rp386,9 triliun.
Beberapa alokasi utama subsidi tahun ini meliputi Listrik bersubsidi bagi 42,1 juta pelanggan, terutama kelompok pelanggan 450 VA dan 900 VA, BBM bersubsidi sebesar 19,4 juta kiloliter (KL) dan LPG 3 kg sebanyak 8,2 juta metrik ton.
Pemerintah menegaskan, subsidi ini diberikan dengan cara menanggung selisih harga antara harga keekonomian dan harga jual yang dibayar masyarakat.
Sebagai contoh, harga keekonomian Pertalite seharusnya Rp11.700 per liter, tetapi masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter.
Artinya, APBN menanggung Rp1.700 per liter atau sekitar 15 persen dari harga keekonomian. Saat ini, tercatat ada 157,4 juta kendaraan yang menggunakan BBM subsidi.
Sementara itu, untuk Solar subsidi, APBN menanggung Rp5.150 per liter, dengan total pengguna mencapai 4 juta kendaraan.
Dengan realisasi yang terus berjalan, pemerintah berupaya memastikan distribusi subsidi tepat sasaran agar dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.
(Fiki Ariyanti)
