Advenia Elisabeth/MPI
IDXChannel - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai langkah pemerintah yang mewajibkan vaksinasi anti Covid-19 sebagai persyaratan mudik belum tentu efektif tingkatkan capaian vaksinasi.
“Kebijakan vaksinasi memang penting untuk penanganan pandemi, tetapi menjadikannya syarat bagi pemudik harus dipertimbangkan secara hati-hati. Ada berbagai efek samping yang bisa muncul dan harus diantisipasi pemerintah,” jelas Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta, Jumat (22/4/2022).
Andree menjelaskan, sejak kebijakan ini diumumkan sekitar satu bulan yang lalu, belum terdeteksi peningkatan jumlah vaksinasi harian yang berarti. Jadi memudahkan mudik melalui vaksinasi kelihatannya belum efektif untuk menggenjot vaksinasi.
"Perlambatan vaksinasi sebenarnya bukan baru saja terjadi. Jadi, jika pemerintah ingin membalikkan tren ini, perlu ditelusuri benar-benar faktor apa saja yang menghambat. Ada berbagai alasan mengapa seseorang belum divaksinasi, salah satunya kesulitan akses. Menambah insentif tidak akan efektif jika akses masih terbatas," katanya.
Lanjutnya, kebijakan ini juga patut ditelaah dari sisi efisiensi. Setiap kebijakan membutuhkan biaya dan memiliki dampak ekonomi dalam pelaksanaannya. Bagi pemerintah, biaya yang paling terlihat adalah pembangunan posko-posko pengecekan status vaksinasi sepanjang jalur mudik.
